Wartasentral.com, Depok – Wali Kota Depok Supian Suri memberikan penghargaan kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bogor, atas sinergi, dukungan, dan kontribusi dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan.
Serta perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanganan peredaran obat tertentu di Kota Depok.
Penghargaan tersebut disampaikannya, saat memimpin apel pagi di Lapangan Balai Kota Depok, Senin (13/7/2026).
“Peredaran obat terlarang ini, menjadi tantangan serius. Banyak yang tidak terlihat, bahkan ada yang menyamar sebagai warung kelontong atau tempat jual pulsa, tetapi di dalamnya menjual obat-obatan terlarang seperti tramadol,” terangnya.
Ia menjelaskan, harga obat tersebut relatif murah sehingga mudah diakses, bahkan oleh anak-anak. Hal ini menjadi perhatian serius, karena dampaknya tidak hanya secara kesehatan, tetapi juga terhadap perilaku sosial.
“Dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga perilaku setelah mengonsumsi. Kita melihat kaitannya dengan tawuran, kekerasan terhadap anak, hingga keberanian membawa senjata tajam,” ungkapnya.
Menurut Supian, upaya penanganan dilakukan melalui pendekatan supply dan demand. Dari sisi supply, Pemerintah Kota Depok bersama BPOM, kepolisian, Satpol PP, dan unsur wilayah berupaya mempersempit ruang peredaran obat terlarang.
“Kita harus mempersempit ruang geraknya. Camat dan lurah harus lebih aware, jangan sampai ada ruang bebas bagi penjualan obat terlarang. Jaringan ini kuat, sehingga kekuatan kewilayahan sangat penting,” tegasnya.
Sementara dari sisi demand, upaya dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelajar.
“Kita tekan dari sisi permintaan melalui Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kepolisian, dan BPOM dengan menyasar sekolah-sekolah, termasuk pengawasan konsumsi pangan masyarakat,” tambahnya.
Ini, imbuh Supian, menjadi motivasi bagi semua. Pemerintah provinsi, juga melihat dan mengapresiasi kerja-kerja teman-teman di lapangan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi antara pemerintah kota, BPOM, kepolisian, kejaksaan, Forkopimda, hingga RT dan RW agar pengawasan bisa maksimal,” tekannya.
Di tempat yang sama, Kepala BPOM Bogor Jeffeta Pradeko Putra, menyampaikan kolaborasi antara BPOM dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah berjalan sangat baik dan memberikan dampak nyata.
“Kami bersyukur kolaborasi dengan Pemkot Depok, berjalan luar biasa. Bersama, kami telah menjangkau 115 sekolah dengan kurikulum edukasi untuk mencegah penyalahgunaan obat,” jelasnya.
Ia menambahkan, berbagai upaya penindakan juga telah dilakukan secara intensif. Pihaknya telah melakukan 76 kali penindakan dan pemeriksaan bersama, termasuk dengan kepolisian. Dari jumlah tersebut, 37 kasus khusus terkait obat berhasil ditangani.
Selain itu, pihaknya juga melakukan patroli siber untuk memantau peredaran obat secara daring. Upaya tersebut, memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kasus kekerasan.
“Dampaknya terlihat dari penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dari 376 kasus pada 2023 menjadi 66 kasus pada 2025. Ini capaian yang luar biasa dan menjadi satu-satunya di Indonesia,” ulasnya.
Jeffeta berharap, keberhasilan kolaborasi menekan peredaran obat terlarang bersama Pemkot Depok ini dapat direplikasi oleh daerah lain.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor juga akan mereplikasi program ini pada tahun ini,” pungkasnya. (Rik)
