Wartasentral.com, Jember – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Jember, mempunyai wilayah pembayaran yang meliputi 2 Kabupaten yaitu Jember dan Lumajang .
Hingga bulan Mei 2024, sisi pendapatan negara mencapai 1,3 trilun yaitu pendapatan yang berasal dari Cukai, Pajak Penghasilan, Pajak pertambahan Nilai, serta Pajak lain-lainnya.
Hal Tersebut di sampaikan Kepala KPPN Jember Dirgahaju Widodo, kepada wartawan, di Ruang kerjanya, Selasa (25/6/2024).
Ia menyampaikan, untuk Pendapatan di Kabupaten Jember terdapat juga pendapatan dari satker yang mengelola dana Badan Layanan Umum.
“Seperti Unej, Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, UIN KHAS dan Polije Jember,” ungkapnya.
Untuk para mitra kerja yang statusnya merupakan Satker Badan Layanan Umum Pengelolaan keuangannya, bebernya, lebih fleksibel yaitu pendapatan dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan dan program, tanpa harus disetorkan ke Kas Negara (pusat) .
Menurut Dirgo, capaian tersebut mengalami pertumbuhan kalau di bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023, tumbuh sekitar 129 persen dan kalau jumlah nominalnya tumbuh 9,09 persen.
Terkait dengan Belanja Negara dari Alokasi yang di kelola Jember dan Lumajang sebesar 7,4 triliun, terealisasi 2,9 triliun atau mengalami pertumbuhan yang baik yaitu 2,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.
“Sedangkan Belanja negara ini, meliputi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah,” pangkasnya.
Sementara itu, tambah Dirgo, untuk Belanja Pusat terpantau dari Pagu 2,7 triliun terealisasi 33,9 persen, untuk Belanja transfer Ke Daerah dari alokasi Anggaran 4,7 triliun terealisasi 1,9 triliun atau 41,64 persen, terdiri dari 2 kabupaten jember dan Lumajang.
Menurutnya, Belanja Transfer ke Daerah di tahun 2024 ini mengalami pertumbuhan yang baik, jika di bandingkan tahun sebelumnya.
“Ada hal yang perlu di perhatikan dari realisasi belanja yang dikelola K/L, yaitu terkait Belanja Pegawai 41 persen, belanja barang juga 41 persen, sedangkan Belanja Modal 4,1 persen dan Belanja bantuan Sosial 55 persen,” umbarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dirgo menyoroti tentang Belanja Modal yang dilihatnya, progres tahun ini terkesan lambat. Pasalnya, sampai menjelang triwulan II baru terealisasi 4,17 persen.
Pihaknya memprediksi, adanya Satker atau lembaga masih tahap proses lelang, sehingga hanya sebagian besar belum melakukan pembayaran uang muka kerja.
“Realisasi belanja modal, akan lebih signifikan nanti untuk periode triwulan III 2024,ā€¯pungkasnya. (meneol)