Wartasentral.com, Brunei Darussalam – Guna mewujudkan konektivitas ASEAN, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI), menghadiri pertemuan ke-46 ASEAN Maritime Transport Working Group (46th MTWG), di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 6-8 Mei 2024.
Pada pertemuan tersebut, sejumlah Negara, membahas rencana pembukaan lintas penyeberangan Roll On-Roll Off (Ro-Ro) rute Dumai-Malaka, rute Davao-General Santos-Bitung serta pelayaran perdana rute Tanjung Silopo-Lahad Datu, yang digelar
Pertemuan yang berlangsung 6-8 Mei 2024, secara resmi dibuka Permanent Secretary of the Ministry of Transport and Infocommunications Brunei Darussalam Mohammad Nazri Mohammad Yusof.
“Dan dipimpin Puan Salaya Rahayu Binti Salleh, didampingi Yohanna Nair Kunju Krisnan, The ASEAN Secretariat serta Cristie Kam Voon dari Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam,” ungkap Kepala Subdirektorat Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan Kemenhub RI Windi Susilawati, saat menghadiri pertemuan tersebut, Selasa (7/5/2024).
Sebagai informasi, terang Windi, ada 14 Pelabuhan Indonesia masuk dalam daftar Pelabuhan ASEAN.
Yaitu, urainya, Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), Makassar (Ujung Pandang), Tanjung Emas (Semarang), Bitung, Balikpapan, Dumai, Pontianak, Panjang, Palembang, Banjarmasin, Sorong dan Jayapura.
Ia mengutarakan, dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan progress terbaru rehabilitasi sisi darat Pelabuhan Sri Junjungan, Dumai, yang saat ini sudah mencapai progress 61%.
“Ini kita targetkan selesai pada tahun 2024, yang nantinya dapat mengakomodir fasilitas Custom, Imigration, Quarantine and Security (CIQS) untuk pelayanan International,” terangnya.
Windi menyebutkan, Pemerintah Republik Indonesia menerangkan dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala perihal kesepakatan jangkauan kendaraan, baik penumpang maupun barang yang melintas menggunakan Ro-Ro rute Dumai-Malaka.
Dimana, tekannya, Malaysia hanya menyetujui kendaraan hanya sampai di Pelabuhan dan tidak masuk ke wilayah negara tujuan.
Sedangkan pihak Malaysia, lanjutnya, menyampaikan dari hasil pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) tahun 2023, pembangunan Terminal Port Tanjung Beruas akan dimulai tahun 2026 dan diproyeksikan beroperasi tahun 2028.
Hasil pertemuan tersebut, tandas Windi, juga menyepakati adanya perubahan implementasi pengoperasian Ro-Ro Dumai-Malaka, yang semula tahun 2026 menjadi tahun 2028.
Pada hasil pembahasan dalam forum 46th MTWG itu, imbuhnya, Indonesia dan Malaysia, diminta untuk melakukan pembahasan secara intensif terkait dengan rencana pembukaan Ro-Ro Dumai-Malaka melalui Tim Task Force.
“Saat ini, Indonesia sedang menyusun anggota Joint Task Force Ro-Ro Dumai-Malaka, yang nantinya sebagai tim yang akan berkoordinasi secara intensif dengan pihak Malaysia melalui forum ASEAN,” ungkapnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Supartien Komaladewi, yang turut hadir menyampaikan dukungannya terhadap implementasi dari proyek tersebut.
Namun, urainya, dengan mempertimbangkan kesiapan Pelabuhan Dumai, yang telah dilakukan pengembangan serta dukungan Pemerintah untuk mendukung aksesibilitas.
Yakni, unggahnya, menyediakan jalan pendukung menuju Pelabuhan, yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Dari sisi komoditas, Pemerintah Daerah dan pengusaha perlu mempersiapkan dengan baik, jenis komoditas yang akan dimuat untuk rute ini. Diharapkan rencana pengoperasian kapal Ro-Ro ini, dapat segera diimplementasikan,” tambah Supartien.
Rute Davao-G Santos-Bitung
Pada kesempatan yang sama, ungkap Windi, Indonesia bersama Filipina diminta untuk menyampaikan mengenai upaya koordinasi, untuk mendukung keberlanjutan dan dimulainya kembali pengoperasian kapal Ro-Ro rute Davao-General Santos-Bitung.
Sebelumnya pada tahun 2017, paparnya, Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden Rodrigo Roa Duterte, secara resmi membuka jalur pelayaran kapal Ro-Ro rute Bitung-Davao-General Santos.
“Namun dikarenakan kurangnya komoditas yang diangkut, mengingat komoditas di wilayah yang dihubungkan memiliki kesamaan, sehingga pergerakan barang kurang berpotensi dan operasional kapal tersebut diberhentikan,” jelasnya.
Lantaran itu, ujarnya, apabila rute tersebut akan dioperasikan kembali, maka pihak Indonesia mengusulkan pergerakan barang dan orang, tidak hanya melalui kapal Ro-Ro akan tetapi dapat dilakukan dengan kapal-kapal non konvensi.
“Pada forum Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), terkait rute Bitung-Davao/Gensan, perlu mengidentifikasi potensi rute kapal general kargo dari Davao–Bitung –Shanghai,” tegasnya.
Dalam hal ini, kata Windi, Indonesia mengusulkan untuk membuat task force dalam mencari solusi, atas masalah yang dapat membuat program lebih konstruktif untuk kedua pihak.
Dalam pertemuan tersebut, sambungnya, disampaikan juga hasil pertemuan 45th ASEAN Maritime Transport Working Group (MWTG), yang dilaksanakan pada 17-19 Oktober 2023 di Vietnam, hasil forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), dan hasil forum Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).
Windi mengemukakan, pertemuan 46th MTWG, dihadiri oleh seluruh Negara Anggota ASEAN, Negara Mitra Wicara ASEAN, yaitu: China, Jepang, Republik Korea, Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Serta, Asosiasi Maritim, yaitu: International Maritime Organization (IMO), ASEAN Ports Association (APA), Federation of ASEAN Shipowners’ Associations (FASA), World Shipping Council (WSC), Digital Container Shipping Association (DCSA) Partnership for Infrastructure Australia, United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific (UNESCAP) dan ASEAN Secretariat.
Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Lollan Andy Sutomo Panjaitan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan para anggota : Diaz Saputra , Atase Perhubungan di Singapura dan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kenavigasian.
“Kemudian, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP), Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI), serta Indonesia National Shipowners Association (INSA),” pungkasnya. (Berbua)