Wartasentral.com, Depok – Merasa gerah dengan perilaku dan sikap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok Yodi Joko Bintoro, akhirnya Amir Yudi membawa sejumlah wartawan ontrog ke kantor DPUPR Kota Depok, Senin (19/10/2026).
Gerakan Yudi ini cukup unik dan penuh makna, lantaran bukan melayangkan protes dengan orasi atau demo anarkis, namun ia datang membawa puluhan wartawan sebagai saksi dan pendukung moril, untuk menyampaikan satu pesan tegas. “Warga Depok bukan penonton, tapi pengawal,” lontarnya di Kantor DPUPR Depok.
Kedatangannya ini menjadi sinyal kuat, adanya upaya antisipasi dini terhadap potensi praktik korupsi di kalangan birokrasi.
Ia memilih jalur silaturahmi yang elegan, namun menohok, menyoroti adanya “sumbatan” komunikasi antara masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Meski gagal bertemu Yodi dan hanya beremu Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Kota Depok Budi Kipson, tapi Yudi mengaku optimis pesannya tersampaikan meski mengakui adanya hambatan.
“Sebenarnya saya inginkan pertemuan dengan Kepala Dinas, bukan Sekdis. Tapi silaturahmi tidak boleh berhenti di pintu depan saja. Saya akui ada komunikasi yang tersumbat, terjadi misinformasi dengan para Kepala Dinas. Tapi ini bukan problem berkepanjangan, sumbatan itu harus kita telusuri dari hulunya sebelum kita lihat ke hilir,” tegasnya.
Bagi Yudi, peran masyarakat dalam pengawasan bukan sekadar pelengkap, melainkan kunci transparansi.
Ia lantas menekankan, bahwa warga Depok itu harus bertransformasi dari sekadar penonton menjadi aktor perubahan di Kotanya sendiri.
Soroti Gaya Kerja Kadis: Jangan ‘Kantor’ di Luar.
Poin paling kritis yang disampaikan Yudi adalah, terkait etika pelayanan prima dan integritas Kepala Dinas PUPR.
Yudi menyoroti fenomena yang dinilai mencurigakan, di mana oknum pejabat diduga lebih sering bertemu rekanan di luar kantor resmi.
“Kepala Dinas PUPR, harus sering-sering berkantor di dalam. Jangan suka berkantor di luar, apalagi hanya untuk pertemuan dengan rekanan. Itu memicu kecurigaan publik,” ungkapnya.
Ia menyebut, sebagai warga, ia merasa miris melihat kondisi tersebut. Yudi pun mengingatkan sejarah kelam kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri sebelumnya, sebagai pelajaran mahal.
“Untung saja, hal ini tidak terlacak oleh KPK. Kejadian OTT Ketua PN dulu, adalah pengalaman pahit. Kami warga Depok, tidak ingin sejarah itu terulang di Dinas PUPR,” tambahnya.
Filosofi ‘Kue’ Pembangunan. Rakyat Harus Merasakan
Menutup kunjungannya, Yudi menyindir dengan metafora yang mendalam mengenai anggaran dan kesejahteraan. Ia mengingatkan, bahwa pembangunan adalah “kue” yang bahan bakunya berasal dari pajak rakyat.
“Jangan sampai orang Depok, tidak merasakan kue yang terhidangkan. Hasil pembangunan itu, dari mereka yang membayar pajak. Jadi, kesejahteraan warga harus terjamin. Jangan sampai ada yang kekurangan makan atau stunting, sementara proyek berjalan,” utasnya.
Melalui silaturahmi ini, Yudi menegaskan kembali komitmennya: “Pentingnya bersilahturahmi, tapi ingat, warga Depok jangan hanya dijadikan penonton. Tolong jangan bikin susah, mari kita kerja sama membangun kota Depok, Kami ingin Depok kota yang beradab,” pungkasnya. (Riki)
