Wartasentral.com, Depok – Penguatan ekonomi kerakyatan, menjadi salah satu fokus Komisi B DPRD Kota Depok. Berbagai sektor, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, peternakan, perdagangan, koperasi, pasar, pariwisata hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi perhatian guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi B DPRD Kota Depok Deny Kartika, saat menggelar Sosialisasi Tugas dan Wewenang Komisi B DPRD Kota Depok Tahun Sidang 2026 di Kelurahan Bojongsari, Kamis (29/10/2026).
Ia menjelaskan, Komisi B memiliki perhatian terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pembinaan dan penguatan berbagai sektor usaha.
Perhatian tersebut juga mencakup pembukaan peluang investasi, bagi pihak yang berminat mengembangkan usaha di Kota Depok.
“Komisi B difokuskan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, utamanya mendorong para pelaku UMKM, petani, peternak, pedagang, koperasi, pasar, BUMD, hingga investor yang berusaha di Kota Depok agar ekonomi dan usahanya semakin berkembang. Efek dominonya tentu dapat menambah pendapatan daerah,” bebernya.
Menurutnya, pembinaan dan pendampingan menjadi salah satu hal penting bagi para pelaku usaha serta pihak-pihak yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Pengembangan sektor pariwisata, juga menjadi bagian dari perhatian dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Kota Depok.
Dengan demikian, berbagai sektor tersebut diharapkan dapat berkembang dan didukung iklim usaha yang kondusif.
Karena itu, diperlukan regulasi yang sederhana serta kemudahan akses informasi mengenai potensi dan kawasan usaha bagi calon investor yang berminat menanamkan modal di Kota Depok.
“Selain itu, perlu ada potensi, peluang, maupun kawasan usaha yang dapat dimanfaatkan para investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kota Depok,” jelasnya.
Deny menambahkan, Komisi B juga menjalankan fungsi pengawasan melalui kunjungan lapangan dan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala.
Langkah tersebut dilakukan untuk memantau pengelolaan pendapatan daerah, sekaligus mengidentifikasi potensi yang dapat dioptimalkan sesuai ketentuan.
“Kami secara reguler melakukan kunjungan maupun sidak, untuk memastikan seluruh pendapatan daerah dapat dihimpun secara optimal tanpa ada kebocoran,” tandasnya. (Riki)
