Ragam  

Wakil Ketua DPR Desak Pemerintah Evaluasi Perizinan Tambang

Wakil Ketua DPR Desak Pemerintah Evaluasi Perizinan Tambang
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. (foto:Jim)
Bagikan:

Wartasentral.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendesak Pemerintah lakukan evaluasi menyeluruh, terhadap perizinan tambang di kawasan bukit dan gunung.

Langkah tersebut ia nilai penting, guna mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana, seperti yang terjadi di Sukabumi baru-baru ini.

“Banjir bandang yang melanda Sukabumi baru-baru ini, terus menjadi perhatian,” tukasnya, dalam keterangan persnya, Senin (16/12/2024).

Terutama, tandasnya, setelah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menemukan adanya dugaan keterlibatan aktivitas tambang dan penebangan pohon, sebagai pemicu bencana tersebut.

“Perizinan tambang dan penebangan hutan yang berisiko merusak lingkungan, harus dievaluasi ulang,” pintanya.

Ia menegaskan, tidak bisa membiarkan bencana seperti itu terus terjadi, akibat perusakan lingkungan oleh penambang.

Saan menekankan pentingnya pengawasan ketat oleh komisi teknis yang membidangi lingkungan, untuk memastikan tata kelola tambang di Sukabumi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurutnya, galian C yang banyak ditemukan di kawasan bukit dan gunung, memerlukan penataan ulang guna mencegah dampak buruk terhadap ekosistem dan keselamatan masyarakat.

Ia juga mendorong DPR, terutama komisi yang membidangi lingkungan, untuk mengawal penataan tambang.

Pihaknya juga menyebut, akan mendorong evaluasi perizinan tambang di wilayah rawan bencana.

Saan mengingatkan, kerusakan lingkungan bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keselamatan warga di sekitarnya.

Lantaran itu, ia meminta evaluasi mendalam harus dilakukan, guna memastikan bencana serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Saan berharap, perhatian serius terhadap tata kelola lingkungan dapat mencegah bencana serupa terulang di masa depan.

“Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengancam keselamatan warga. Ini tanggung jawab kita bersama,” tekannya.

Permintaan itu, tambahnya, menyoroti urgensi pengelolaan lingkungan yang lebih baik, terutama di wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan alam.

“Evaluasi perizinan tambang, diharapkan menjadi langkah awal untuk melindungi ekosistem, sekaligus memberikan keamanan bagi masyarakat. (Berbua)

Tinggalkan Balasan