Wartasentral.com, Depok – Sebuah Menara Base Transceiver Station (BTS) Monopole yang disinyalir sudah disegel, tampak masih berdiri kokoh di Halaman Kantor Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.
Pada tiang menara Monopole itu, terlihat juga dua lembar stiker yang sudah lusuh dan sobek. Stiker bertuliskan Pemerintah Kota Depok, Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim), Bidang Pengawasan dan Pengendalian tersebut, diduga merupakan stiker penyegelan menara tersebut.
Pasalnya, pada stiker lusuh tersebut menyatakan memperhatikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 menyatakan bahwa.
Sayangnya, dibawah tulisan menyatakan bahwa itu sudah terhapus atau hilang. Akan tetapi masih ada sejumlah keterangan tulisan di bagian bawah stiker, yang menyebutkan pasal dan ancaman pidana dari Perda tersebut.
Meski sudah disegel atau dinyatakan dalam pengawasan Distarkim Kota Depok sejak lama, tapi menara itu hingga Rabu (11/11/2026), tetap kokoh berdiri di halaman depan Kantor Kelurahan Depok.
Perda Kota Depok No. 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan IMB yang menempel di stiker tersebut, merupakan Perda yang dipakai Pemkot Depok untuk menertibkan menara yang tidak punya IMB.
Artinya, Menara yang tidak digunakan ini, pernah ditegur atau ditempel surat pengawasan oleh Pemkot Depok. Buktinya, kertasnya masih nempel sampai sekarang.
Dengan kondisi kertas stiker sudah rusak parah, memperlihatkan Pemkot Depok sudah lama tidak mengambil tindakan eksekusi, hanya sampai tindakan peringatan.
Dalam arti, sudah bertahun-tahun tidak ada tindak lanjut pembongkaran atau pencabutan. Ini persis pola yang diberitakan di 2017, ratusan menara di Depok berdiri tanpa izin dan dibiarkan.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Kabid Gakda) Satpol PP Kota Depok Hendar Fradesa ketika dikonfirmasi mengatakan, belum ada permohonan dari pihak manapun untuk melakukan pembongkaran menara itu. “Belum ada permintaan,” singkatnya.
Sementara itu, Ketua LPM Kelurahan Depok Haryanto tidak mengetahui siapa pemilik menara Monopole tersebut, lantaran sebelum ia menjabat menara itu sudah berdiri.
“Tidak tahu punya provider mana, tower itu sudah lama berdiri sebelum jadi LPM,” jelasnya, melalui aplikasi pesan.
Sementara Lurah Depok Hendra Sumirat saat ditemui pada hari yang sama, belum bisa memberikan keterangan lantaran terburu-buru menghadiri kegiatan pengajian di lantai 3 Kantor Kelurahan Depok.
Haryanto resmi dikukuhkan dan dilantik sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, untuk periode 2022–2027.
Ia terpilih melalui pemilihan serentak tingkat kelurahan, yang diadakan di Kota Depok pada November 2022. Secara resmi, Haryanto dikukuhkan oleh Pemerintah Kota Depok pada awal Januari 2023.
Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok, berubah nama pada akhir tahun 2016, mulai efektif beroperasi dengan struktur baru pada awal tahun 2017.
Berdasarkan sumber dari BPK RI, perubahan nomenklatur dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) menjadi Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, diawali oleh Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, yang kemudian dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Depok Nomor 106 Tahun 2016.
Rangkaian dasar hukum, yang mengatur pembentukan hingga penyesuaian struktur organisasi Disrumkim Kota Depok meliputi:
• Perwali Depok Nomor 106 Tahun 2016. Menjadi peraturan awal, yang secara resmi menetapkan berdirinya Disrumkim sebagai perangkat daerah baru hasil pemecahan atau perubahan dari Distarkim pada 13 November 2016.
• Perwali Depok Nomor 57 Tahun 2021. Menggantikan aturan sebelumnya, untuk menyesuaikan penyederhanaan struktur organisasi dan jabatan fungsional di lingkungan Disrumkim Kota Depok.
• Perwali Depok Nomor 15 Tahun 2023. Merupakan aturan perubahan terbaru, atas Perwali Nomor 57 Tahun 2021 yang mulai berlaku sejak 31 Januari 2023.
Dari perubahan nomenklatur atau nama Distarkim menjadi Disrumkim Kota Depok pada tahun 2016, besar kemungkinan penyegelan menara Monopole di Halaman Kantor Kelurahan Depok, dilakukan sebelum atau tepat di tahun 2016. Namun, sampai sekarang tidak ada tindakan eksekusi pembongkaran.
Sedangkan Menara BTS Monopole adalah, jenis menara telekomunikasi berbentuk tiang tunggal dari bahan baja tubular, yang tersusun dalam beberapa segmen. Menara ini, dirancang untuk mendukung infrastruktur jaringan seluler 2G, 4G, hingga 5G. (Riki)
