Wartasentral.com, Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) yang telah disampaikan secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026), menimbulkan implikasi hukum dan ketatanegaraan, khususnya terkait kekosongan jabatan Wapres serta mekanisme pengisian jabatan tersebut.
Menanggapi persoalan tersebut, Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H., selaku Eksaminator Hukum Tata Negara menyatakan, pengunduran diri Wapres bukan hanya persoalan administratif maupun dinamika politik.
“Melainkan peristiwa ketatanegaraan, yang memiliki konsekuensi hukum dan harus ditindaklanjuti berdasarkan konstitusi,” ungkapnya, Jumat (13/11/2026).
Menurut Wildan, ketentuan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
“Dengan adanya pengunduran diri tersebut, konsekuensi ketatanegaraannya adalah terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden,” ulasnya.
Oleh karena itu, konstitusi telah memberikan mekanisme yang jelas mengenai bagaimana kekosongan tersebut harus diisi.
Sebab, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR, bukan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat.
Ia menjelaskan, setelah menerima surat pengunduran diri dan menindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan, MPR akan meminta Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
“Selanjutnya, kedua calon tersebut harus dilengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambah Wildan.
Dalam proses tersebut, urainya, MPR juga membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan dari kedua calon yang diajukan Presiden.
Tahapan verifikasi ini penting agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden, tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga memastikan bahwa calon yang diajukan memenuhi persyaratan hukum.
Setelah proses verifikasi dilakukan, MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon yang telah diusulkan Presiden.
“Artinya, kewenangan Presiden berada pada tahap mengajukan dua nama, sedangkan kewenangan menentukan siapa yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden berada pada MPR,” jelasnya.
Wildan juga menekankan, mekanisme tersebut bukan merupakan kewenangan tanpa batas bagi masing-masing lembaga negara.
Presiden maupun MPR, harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan batas-batas konstitusional.
“Hal ini penting, untuk menjaga prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia menilai batas waktu paling lama 60 hari yang diberikan konstitusi kepada MPR harus menjadi perhatian serius.
Pengisian jabatan Wapres tidak boleh berlarut-larut lantaran keberadaan Wapres merupakan bagian dari struktur kekuasaan eksekutif yang telah ditentukan dalam UUD 1945.
“Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana seluruh tahapan ini dilaksanakan secara transparan, objektif dan konstitusional,” pesannya.
Jangan sampai, tekan Wildan, dinamika politik justru mengesampingkan kepastian hukum. Dalam negara hukum, setiap perubahan dalam jabatan kenegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh konstitusi.
Ia lantas menegaskan, peristiwa ini juga menjadi momentum penting bagi praktik ketatanegaraan Indonesia, mengingat mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wapres, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 harus dijalankan secara nyata dengan tetap memperhatikan legitimasi konstitusional.
Pada akhirnya, sorot Wildan, yang harus dikedepankan bukan kepentingan politik kelompok maupun individu, melainkan kepastian hukum, keberlangsungan pemerintahan dan penghormatan terhadap konstitusi.
“Siapa pun calon yang nantinya diajukan Presiden, proses pemilihannya harus tetap tunduk pada aturan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H., merupakan Eksaminator Hukum Tata Negara Indonesia yang aktif menyuarakan dan memberikan pandangan hukum, terhadap isu-isu hukum Ketatanegaraan Indonesia.
Terutama terhadap Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi, Lembaga-lembaga Negara, Konstitusi dan Peraturan-peraturan perundang undangan di Indonesia. (Ivan)
