Ragam  

Ketua DPRD Depok Bantah Usir Pejabat Lingkungan Saat Sidak Pasar Cisalak

Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna (foto: Janter)

Wartasentral.com, Depok – Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriatna membantah kabar yang menyebut dirinya mengusir sejumlah pejabat lingkungan, saat sidak Komisi B ke Pasar Cisalak pada Jumat, 13 November 2026 kemarin merupakan hoaks.

Ia pun lantas meminta pihak yang menyebarkan unggahan hoaks itu, segera mencabutnya.

“Itu berita hoaks. Kalau misalnya memang ada kata-kata saya mengusir, itu kan hoaks. Yang bertanggung jawab terhadap berita itu segera cabut saja, karena menyebar hoaks tidak baik,” ucap Ade di lingkungan DPRD Kota Depok, Senin (16/11/2026).

Semua pihak baik pedagang, masyarakat, maupun pemerintah diharapkan membuka ruang diskusi yang sehat, tanpa mengedepankan emosional atau ketegangan di lapangan.

“Kemarin juga para pihak minta dibuka ruang diskusi dan komunikasi agar penataan mendapat dukungan penuh dari seluruh yang beraktivitas di sekitar situ. Memang nggak mudah, tapi saya yakin Pemkot Depok punya komitmen untuk itu,” jelasnya.

Selain hoaks, sidak tersebut sempat disorot karena tak melibatkan unsur pimpinan wilayah seperti camat dan lurah.

Ade menyatakan, kalau kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut audiensi para pedagang dengan Komisi B DPRD Kota Depok.

“Karena Komisi B belum menjadwalkan sidak, saya berinisiatif menghubungi Koordinator Komisi B yakni Bu Yeti untuk menjadwalkannya. Jadilah Jumat pagi itu, memang agak mepet waktunya,” katanya.

Politisi dari PKS itu juga mengakui bila camat dan lurah belum sempat diundang akibat persiapan yang spontan dan diserahkan kepada pendamping Komisi B.

Nantinya, sambungnya, seluruh pemangku kepentingan, termasuk camat, lurah, RT dan RW akan dilibatkan secara komprehensif.

Dalam sidak itu, DPRD meninjau progres perencanaan penataan Pasar Cisalak. Karena, menurut Ade, prosesnya masih panjang, terutama terkait kepastian hukum aset daerah yang belum tuntas.

“Kita lihat memang belum tergambar secara utuh bagaimana nanti penataan tersebut dilanjutkan, karena masih harus menyelesaikan kepastian hukum akan aset. Ini bertahap, kita apresiasi apa yang sudah dilakukan Pemkot, dan kita akan kawal terus,” imbuhnya.

Ade juga menyoroti pedagang yang berada di luar aset pemerintah, lantaran menurutnya menimbulkan kemacetan di sekitar pasar.

“Rencana penataannya harus menyeluruh, enggak sepotong-sepotong. Area-area privat itu harus kita bangun komunikasinya. Pasti akan melibatkan stakeholder, camat, lurah, RT, RW, semuanya agar ada titik temu,” pungkasnya. (Riki)

Tinggalkan Balasan