Ekbis  

Kepala DPMPTSP Depok Tuding Pertek BPN Hambat Pelayanan Penerbitan PBG

Kepala DPMPTSP Kota Depok Abdul Rahman (foto: Bahtiar)

Wartasentral.com, Depok – Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Depok masih harus melalui proses pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok Drs. Abdul Rahman, M.Si (Abra), saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2026),

Ia menegaskan, belum lama ini DPMPTSP telah menggelar rapat koordinasi dengan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Depok.

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya diterima Kepala Kantor Pertanahan atau BPN Depok Budi Jaya, bersama sejumlah pejabat BPN.

“Pertemuan itu, diharapkan mampu mempercepat penyelesaian rekomendasi Pertimbangan Teknis (Pertek),” ujarnya.

Abra berharap Kantor Pertanahan Kota Depok bisa mendukung Pemerintah Kota Depok, khususnya DPMPTSP.

Sehingga pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan PBG dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.

PBG Bukan IMB, jelasnya, prosesnya terintegrasi secara digital online melalui aplikasi pemerintah pusat Sistim Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) milik Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebagai Informasi, PBG merupakan perizinan yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, yang penerbitanannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

PBG menjadi persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat sebelum membangun gedung, termasuk rumah tinggal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pengajuannya dilakukan secara terintegrasi, melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) bagi masyarakat perseorangan.

Sementara itu, pelaku usaha mengakses proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), sesuai ketentuan yang berlaku.

Di Kota Depok, penerbitan PBG menjadi salah satu pelayanan DPMPTSP, yang membantu pendampingan pelayanan perizinan masyarakat Kota Depok.

Lantaran itu, sinergi antarinstansi, termasuk dengan Kantah dalam proses pelayanan persyaratan perizinan, menjadi faktor penting agar masyarakat mendapatkan kepastian waktu penyelesaian perizinan.

Persoalannya ini bukan sekadar rapat koordinasi atau pertukaran surat antarinstansi, yang dibutuhkan masyarakat adalah saling kerjasama yang baik antar instasi kepada pelayanan publik di Kota Depok, jangan sampai proses pelayanan terkesan lamban. (Riki)

Tinggalkan Balasan