Wartasentral.com, Depok – Untuk memperkuat pemahaman hukum sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok memberikan penerangan hukum kepada Kepala Sekolah (Kepsek) dan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), terkait pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, di SMA Negeri 3 Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kamis (19/11/2026).
Kepala Kejaksaan Neger (Kajari) Depok Arif Budiman menyampaikan, materi secara langsung diberikannya bersama Tim Intelijen Kejari Depok.
“Pembahasan mencakup aspek hukum dan regulasi program revitalisasi, mekanisme pengelolaan keuangan secara swakelola, hingga tanggung jawab hukum pihak penerima bantuan,” bebernya.
Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai langkah-langkah pencegahan, agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari praktik yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Lebih lanjut, Arif Budiman menegaskan dana revitalisasi satuan pendidikan juga merupakan bagian dari keuangan negara.
Lantaran itu, setiap penerima bantuan wajib mengelolanya secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Ia mengingatkan kepala sekolah dan P2SP, agar memahami petunjuk teknis sebelum melaksanakan kegiatan.
Penggunaan anggaran, tegasnya, juga harus sesuai peruntukan dan didukung administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Aspek pembukuan dan perpajakan, menjadi perhatian dalam pengelolaan dana tersebut. Penerima bantuan juga diminta, menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan secara jujur dan tepat waktu,” paparnya.
Pengelolaan secara swakelola, menurut materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, tetap menuntut kepatuhan terhadap ketentuan administrasi, keuangan, dan pertanggungjawaban.
Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan tidak hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga harus memenuhi ketentuan penggunaan anggaran negara.
Selain itu, Kejari Depok pun menegaskan keterlibatan institusi kejaksaan dalam program revitalisasi sekolah mengedepankan upaya pencegahan.
“Pendampingan melalui penerangan hukum diharapkan membantu pihak sekolah memahami kewajiban, serta mengantisipasi risiko hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan,” ulas Arif.
Selain memberikan pemahaman melalui kegiatan tersebut, Kejari Depok juga membuka layanan konsultasi hukum bagi satuan pendidikan yang membutuhkan penjelasan mengenai aspek hukum pelaksanaan program.
Langkah ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan.
Kegiatan penerangan hukum tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan Kejari Depok, terhadap program prioritas pemerintah di bidang pendidikan.
Melalui pemahaman regulasi dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, satuan pendidikan diharapkan dapat menjalankan program revitalisasi sesuai ketentuan. (Riki)






