Wartasentral.com, Depok – Ketua Komisi C DPRD Kota Depok Hengky, mendesak Pemerintah Kota Depok mengevaluasi efektivitas alokasi anggaran pendidikan, yang mencapai lebih dari Rp1 triliun atau sekitar 20 persen dari APBD.
Hengky menyoroti ketimpangan antara besarnya anggaran pendidikan, dengan kondisi faktual di lapangan.
Seperti siswa kelas 3 SDN Baktijaya 5, Kecamatan Sukmajaya, yang terpaksa belajar di musala beratap seng dan panas akibat kekurangan ruang kelas.
Selain itu, kerusakan bagian atap, plafon, rangka atap, serta genteng di SDN Mekarjaya 10 dinilai sangat membahayakan keselamatan siswa dan guru.
“Kami tidak sedang mempertanyakan besarnya anggaran semata, tetapi ingin memastikan efektivitas penggunaannya,” tegas Hengky.
Kalau kerusakan bangunan sudah berpotensi mengancam keselamatan, tambahnya, maka penanganannya tidak boleh ditunda.
“Kita tentu tidak ingin menunggu sampai terjadi musibah, baru dilakukan perbaikan. Masalah keterbatasan ruang kelas di SDN Baktijaya 5, dipicu oleh perubahan pola pembelajaran pagi dan sore yang menambah jumlah rombongan belajar tanpa diimbangi kesiapan infrastruktur,” ungkapnya.
Lantaran itu, Ia meminta Pemkot Depok mengkaji penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk perbaikan darurat, serta melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi sarana prasarana sekolah di Depok.
Desakan tersebut langsung ditanggapi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Wahid Suryono, yang mengakui masih adanya fasilitas sekolah belum layak dan berjanji melakukan pembenahan secara bertahap.
Ia menyampaikan apresiasi, atas perhatian pihak legislatif. Ia tidak menutup mata, terhadap persoalan infrastruktur yang terjadi di dua sekolah dasar negeri tersebut.
“Kami tidak menampik bahwa di lapangan, memang masih ada sarpras sekolah yang kondisinya belum layak dan perlu segera dibenahi. Untuk sekolah yang diberitakan ini, sudah masuk dalam catatan evaluasi kami agar bisa segera ditindaklanjuti pada tahapan anggaran berikutnya,” sebut Wahid, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, banyaknya jumlah satuan pendidikan yang harus ditangani membuat pembagian anggaran harus dilakukan secara proporsional.
“Karena itu, pemerintah daerah menerapkan prinsip skala prioritas dengan mendahulukan perbaikan pada sekolah yang memiliki tingkat kerusakan paling mendesak dan berisiko tinggi, terhadap keselamatan warga sekolah,” pungkasnya. (Riki)






