Wartasentral.com, Jember – Anggota Komisi II DPR-RI H. Muhammad Khozin, menyoroti tentang konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan negara.
“Saat ini, masyarakat banyak di rugikan konflik dan persoalan agraria,” ujarnya, dalam Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN, tentang percepatan sertifikat tanah wakaf, Rabu (11/06/2025), di salah satu hotel di Kabupaten Jember.
Ia menyampaikan, diketahui puluhan tahun masyarakat yang bersengketa dengan perusahaan negara, mulai BUMN, PTPN dan Perhutani serta perusahaan swasta 1000 persen kalah.
“Selain itu, jika terjadi konflik lahan antara perusahaan negara dengan masyarakat, aparat keamanan yang turun,” lanjut Gus Khozin.
Lantaran itu, saat ini Komisi II DPR-RI sedang melakukan pemetaan dan mitigasi, tentang tentang persolan tersebut.
“Contohnya, semisal konversinya 3000 hektar tapi kenyataan di lapangan bisa sampai 10000 hektar,ini sangat merugikan masyarakat,” tegasnya.
Jika di lakukan kroscek data HGU nya, tambahnya, tidak pernah di buka. Ia berharap , karena saat ini Mentri ATR /BPN RI seorang santri, ia yakin konsep penyelesaian persoalan tanah akan berasas keadilan. (Pandhalu)