Wartasentral.com, Raja Ampat – Bupati Raja Ampat menyatakan, mayoritas masyarakat setempat tidak menginginkan tambang nikel milik PT Gag Nikel ditutup. Hal ini disampaikannya di tengah meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, termasuk tokoh adat, DPR RI, dan aktivis lingkungan yang mendesak penghentian aktivitas tambang di wilayah tersebut.
Menurut Bupati, keberadaan tambang PT Gag Nikel dianggap membawa manfaat ekonomi bagi warga, seperti penyediaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur dasar.
Meski begitu, ia menegaskan operasional tambang tetap harus dievaluasi secara menyeluruh dan berjalan dengan prinsip keberlanjutan.
“Kami tidak ingin, masyarakat jadi korban. Tapi juga, tidak semua masyarakat menolak. Justru banyak yang berharap tambang tetap beroperasi, karena ada manfaat langsung yang mereka rasakan,” ujarnya dalam sebuah pertemuan dengan perwakilan pemerintah provinsi dan manajemen PT Gag Nikel, dikutip Senin (9/6/2025).
Sementara itu, gelombang penolakan terhadap keberadaan tambang kian menguat. Sejumlah tokoh adat dan aktivis lingkungan, menuding aktivitas tambang telah merusak kawasan hutan lindung dan mencemari lingkungan sekitar.
Ketua Dewan Adat Papua Ronald Kondjol mengungkapkan, sedimentasi dari aktivitas tambang telah menyebabkan perubahan warna laut di sekitar pesisir, dan mengancam kelestarian ekosistem terumbu karang di kawasan wisata Piaynemo.
Tak hanya itu, Komisi IV DPR RI juga mempertanyakan transparansi dana CSR dan dugaan tunggakan pajak dari PT Gag Nikel, yang nilainya disebut mencapai ratusan miliar rupiah.
Legislator Robert Joppy Kardinal meminta, agar aktivitas tambang ditinjau ulang dan tidak merugikan masyarakat adat serta lingkungan sekitar.
Di sisi lain, perbedaan pendapat antara warga yang mendukung dan menolak tambang berpotensi memicu konflik horizontal.
Kelompok masyarakat adat dari Suku Kawei bahkan mengancam, akan menggelar aksi besar-besaran jika tambang tetap dilanjutkan tanpa persetujuan mereka.
Pemerintah daerah pun dihadapkan pada dilema besar, menjaga investasi dan ekonomi lokal, namun tetap harus memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.
Polemik tambang nikel di Raja Ampat, kini menjadi perhatian nasional dan internasional. Pemerintah pusat diminta turun tangan untuk mengaudit izin tambang, mengevaluasi AMDAL, serta memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan.
Ke depan, transparansi, dialog terbuka, dan keberpihakan pada kelestarian alam Raja Ampat, akan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan polemik ini.(MPN)