Ragam  

Mediasi Gagal, Sengketa Tanah Booster Pump Cimanggis Lanjut ke Pemeriksaan Pokok Perkara

Gedung PN Depok (foto: Riki)

Wartasentral.com, Depok — Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur damai di Pengadilan Negeri (PN) Depok, dipastikan menemui jalan buntu.

Pasalnya, proses mediasi antara PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) dengan seorang warga, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dinyatakan tidak mencapai kesepakatan.

Dengan tidak tercapainya kata sepakat di meja perundingan, persidangan perbuatan melawan hukum (PMH) ini terpaksa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

“Mediasinya bagaimana? Kalau gagal kita lanjut ke pembacaan gugatan ya…atau dianggap dibacakan,” tanya majelis hakim Misna Febriny, di Ruang Sidang 3 PN, Selasa (17/11/2026).

Penggugat maupun tergugat lalu menjawab “gagal majelis hakim”. Atas hal itu, Misna kemudian menjadwalkan perihal jawaban gugatan pada 1 Desember 2026, replik pada 8 Desember, dan duplik pada 15 Desember.

Sengketa itu bermula, ketika BUMD milik Pemkot Depok yang bergerak di bidang penyediaan air bersih tersebut melayangkan gugatan ke PN Depok.

Dalam perkara ini, PT Tirta Asasta Depok memberikan kuasa penuh kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok.

Permasalah ini berawal dari kebutuhan PT Tirta Asasta Depok atas ketersediaan fasilitas dan sarana yang memadai, guna menunjang pemenuhan hajat hidup masyarakat terkait kebutuhan air bersih.

Perusahaan milik Pemkot Depok ini, mengklaim telah membeli sebidang tanah seluas 2.488 meter persegi (m² ) secara terang dan tunai dari Edi Sitorus.

Kepemilikan tersebut didasarkan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 30 tertanggal 18 November 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Misbahul Munir, S.H., M.Kn., juncto Akta Jual Beli Nomor 94/2022 tertanggal 16 Desember 2022 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Depok, Sari Wardia, S.H., M.Kn.

Atas dasar itu, tanah tersebut disertifikatkan melalui SHGB Nomor 1265/Kelurahan Cisalak Pasar tanggal 01 Desember 2022 seluas 2.488 m² (berdasarkan Surat Ukur Nomor 205/Cisalak Pasar/2015 tanggal 19 Agustus 2015), yang rencananya digunakan untuk pembangunan Booster Pump Cimanggis di Kp. Pedurenan Depok, RT 001/001, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Sebelum pembangunan dilangsungkan, pihak perusahaan sempat melakukan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 322/BAPU-10-27/X/2024 tertanggal 1 Oktober 2024, petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Depok menyatakan bahwa luas dan bentuk tanah tidak mengalami perubahan serta telah sesuai dengan surat ukur awal.

Dalam petitum gugatannya yang dikutip dari situs resmi PN Depok, pihak penggugat secara tegas meminta pengadilan untuk mengabulkan permohonan provisi mereka.

“Menerima dan mengabulkan, permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya. Memerintahkan tergugat untuk melakukan pembongkaran bangunan semi permanen, yang berdiri di atas tanah SHGB Nomor 1266/Kelurahan Cisalak Pasar tanggal 01 Desember 2022 dan menyerahkan bidang tanah seluas 230 m² terletak di Kp. Pedurenan Depok, RT 001, RW 001, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat,” demikian bunyi petitum tersebut. (Riki)

Tinggalkan Balasan