Ragam  

Teken Kerjasama, Supian Suri Minta Kantah Depok Perbaiki dan Percepat Pelayanan Masyarakat

Wali Kota Depok Supian Suri bersama Kepala Kantah Depok Budi Jaya saat penandatanganan nota kesepakatan Pemkot Depok dengan Kantor Pertanahan Kota Depok, di Balai Kota Depok, Senin (21/9/2026). (Foto: diskominfo)

Wartasentral.com, Depok — Pemerintah Kota Depok bersama Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Depok, mendorong integrasi data pertanahan untuk mempermudah pelayanan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.

Hal tersebut, menjadi bagian dari penandatanganan nota kesepakatan Pemkot Depok dengan Kantor Pertanahan Kota Depok di Balai Kota Depok.

“Salah satu manfaat yang diharapkan dari kerja sama ini adalah, sinkronisasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP),” jelas Wali Kota Depok Supian Suri, Senin (21/9/2026).

Integrasi itu dinilai penting, karena selama ini perubahan data pertanahan belum selalu langsung diikuti penyesuaian data perpajakan daerah.

Supian mengutarakan, masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah terkadang masih harus kembali mengurus Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), lantaran datanya belum menyesuaikan sertifikat terbaru.

Kondisi tersebut, unggahnya, membuat masyarakat harus melalui proses administrasi tambahan setelah pengurusan sertifikat selesai.

“Kalau NIB dan NOP sudah terkoneksi, ketika sertifikat selesai, data SPPT juga diharapkan dapat langsung menyesuaikan dengan luas tanah dan data yang tercantum dalam sertifikat,” ulasnya.

Integrasi tersebut, diharapkannya dapat mengurangi persoalan perbedaan data antara dokumen pertanahan dengan administrasi perpajakan.

Supian mengatakan, perubahan kepemilikan tanah, tanpa sinkronisasi data, SPPT masih dapat tercatat atas nama pemilik sebelumnya meskipun sertifikat telah beralih kepada pemilik baru.

“Mudah-mudahan ini memudahkan masyarakat sehingga tidak terjadi kondisi tanahnya sudah dijual tetapi tagihan SPPT masih tercatat pada pemilik lama, atau pemilik baru sudah memiliki sertifikat tetapi SPPT belum atas nama yang bersangkutan,” ujarnya.

Selain mempercepat pelayanan, ia melihat integrasi data pertanahan memiliki kaitan dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Dua penerimaan yang menjadi perhatian adalah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Supian menyebut, kedua sektor tersebut masih menjadi sumber penerimaan yang sangat diandalkan Pemkot Depok.

Dalam sambutannya, ia menyebut penerimaan PBB berada di kisaran Rp500 miliar, sedangkan BPHTB sekitar Rp600 miliar.

Karena itu, pembaruan dan sinkronisasi data dinilai dapat membantu pemerintah daerah memperoleh basis data objek maupun subjek pajak yang lebih sesuai dengan kondisi pertanahan terkini.

“Ini bisa terus kita maksimalkan, kalau memang kita terus memperbaiki hal-hal yang perlu dipercepat,” tekan Supian.

Kerja sama tersebut juga mencakup pensertipikatan tanah, penanganan perkara, sengketa dan konflik atas tanah milik atau yang dikuasai pemerintah daerah.

Selain itu, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok dan Kantor Pertanahan Kota Depok, menandatangani perjanjian kerja sama mengenai sinergi tugas dan fungsi di bidang pertanahan.

Supian berharap kesepakatan tersebut segera diterjemahkan menjadi langkah teknis, sehingga manfaat integrasi data dapat dirasakan masyarakat.

Ia juga menekankan, kerja sama antara Pemkot Depok dan BPN memiliki posisi penting dalam pelayanan publik maupun pengelolaan aset dan pendapatan daerah.

“Jangan sampai, kerja sama ini hanya berhenti pada penandatanganan di atas kertas. Harus ada upaya perbaikan dan percepatan pelayanan, kepada masyarakat,” pinta Supian.

Menurutnya, muara dari integrasi tersebut adalah pelayanan pertanahan yang lebih mudah bagi masyarakat, sekaligus pengelolaan potensi pendapatan daerah yang lebih optimal. (Riki)

Tinggalkan Balasan