Wartasentral.com, Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Bank Syariah Nasional (BSN) Alex Sofjan Noor, di Kantor Bank Syariah Nasional, Menara I BTN Lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 1, Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi pembiayaan perumahan subsidi, pengembangan rumah susun subsidi di perkotaan, hingga percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan pemerintah terus mendorong sinergi antara pemerintah, perbankan dan sektor swasta, guna mempercepat realisasi program perumahan nasional yang menjadi salah satu visi utama Presiden Prabowo Subianto.
“Visi Presiden Prabowo adalah membangun rumah susun subsidi di perkotaan, aturannya juga sedang dibuat dan saya ingin disosialisasikan dan digolkan dengan adanya partisipasi BSN,” ujar Menteri Ara.
Ia menilai BSN memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu motor penggerak pembiayaan perumahan nasional, khususnya pada sektor rumah subsidi dan rumah susun.
Hal tersebut didukung dengan posisi BSN sebagai bank syariah terbesar kedua, berdasarkan aset dan fokus bisnis perusahaan pada pembiayaan perumahan.
Saat ini, sebanyak 99 persen kepemilikan saham BSN dimiliki oleh BTN. Dalam tiga tahun terakhir, market share perbankan syariah juga terus menunjukkan peningkatan signifikan, termasuk kontribusi BSN dalam penyaluran FLPP nasional.
Hingga April 2026, BSN tercatat sebagai peringkat kedua penyalur FLPP nasional dengan realisasi mencapai 16.523 unit rumah. Sementara itu, target realisasi FLPP BSN pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 73.300 unit.
Menteri Ara juga mendorong BSN untuk memperkuat dukungan terhadap program rumah susun subsidi, serta pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.
“Untuk rumah tapak, BSN saya beri nilai 9 dan untuk rumah susun kalau bisa saya beri nilai 9 juga untuk tahun ini dengan cara BSN dapat merekrut orang-orang yang berkompeten, cepat, loyal dan efektif terhadap program rumah susun ini. Tentunya dengan semangat dan kerja keras,” imbuh Menteri PKP.
Selain itu, BSN juga menargetkan pengajuan KUR perumahan sebesar Rp500 miliar kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Proses administrasi, ditargetkan selesai dalam waktu paling lambat dua bulan ke depan.
Ia menegaskan percepatan program perumahan membutuhkan pola kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil agar target pembangunan perumahan nasional dapat tercapai tepat sasaran.
“Saya mengembangkan Governmentpreuner di Kementerian saya dengan menggabungkan pemerintah dan swasta, dalam hal kecepatan dan efisiensi karena saya juga punya tanggung jawab kepada Presiden Prabowo untuk memastikan program berjalan dengan baik,” bebernya.
Sementara itu, Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor menyampaikan dukungan penuh terhadap program perumahan pemerintah, serta komitmen perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat.
“Minat masyarakat terhadap perumahan, cukup besar dan sangat kelihatan core fokusnya BSN ini pada FLPP. Kami mendukung program perumahan, yang menjadi visi Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.
Menurutnya, BSN juga tengah menyiapkan sejumlah inovasi untuk memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional.
“Untuk inovasi kami akan menggandeng ekosistem perumahan, memperkuat kolaborasi dengan developer, mendorong pembiayaan perumahan yang inklusif dan mengembangkan digitalisasi produk dan layanan,” sambungnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Dirjen Perkotaan Sri Haryati, Staf Ahli Menteri Budi Permana, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, Staf Khusus Menteri Dwidadi, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma.
Juga Deputi Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Wilson Lie Simatupang, perwakilan Sarana Multigriya Finansial (SMF), perwakilan Permodalan Nasional Madani (PNM), serta jajaran pejabat Bank Syariah Nasional.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Kementerian PKP optimistis percepatan pembangunan dan pembiayaan rumah subsidi, termasuk rumah susun di kawasan perkotaan, dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia. (Key)
