Wartasentral.com, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menekankan pentingnya manajemen risiko, adaptivitas, dan koordinasi dalam menghadapi ketidakpastian global, saat menghadiri Townhall Meeting dan Halalbihalal Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) di Gedung Frans Seda, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Ia mengapresiasi kinerja DJPPR sepanjang tahun 2025, yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dengan biaya yang tetap terjaga, meski di tengah tekanan global yang meningkat.
Ia juga menyoroti keberhasilan penerbitan instrumen pembiayaan, seperti dim sum bond di Hong Kong dan obligasi euro dengan hasil yang kompetitif.
Namun demikian, Juda mengingatkan kondisi global saat ini diwarnai ketidakpastian tinggi, termasuk ketegangan geopolitik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel yang berdampak pada pasar keuangan.
Tekanan tersebut, ungkapnya, tercermin pada kenaikan imbal hasil (yield) serta pelemahan nilai tukar rupiah yang memerlukan intervensi besar.
“Jadi, kita memang hidup di dalam era yang penuh ketidakpastian dan risiko. Nah dihadapkan pada tantangan tersebut, tentu saja kita kan gak bisa diam. Memang kita harus manajemen risiko, ini memang perlu decision making under uncertainty,” ujar Wamenkeu Juda.
Ia menjelaskan, perbedaan antara risiko dan ketidakpastian. Risiko masih dapat diukur probabilitasnya, sementara ketidakpastian tidak.
Oleh karena itu, dalam situasi yang tidak pasti, pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario sebagai dasar pengambilan kebijakan, termasuk dalam mengantisipasi pergerakan harga minyak dan dampaknya terhadap fiskal.
Meski menghadapi tekanan, ia menyebut defisit anggaran masih diproyeksikan dapat dijaga di bawah batas 3 persen, meskipun berada pada level yang cukup ketat.
Ia lantas mengingatkan, pentingnya kewaspadaan dalam menjaga ruang fiskal agar tidak melampaui batas aman.
Selain itu, Juda menekankan pentingnya organisasi yang adaptif dan lincah (agile). Menurutnya, baik individu maupun institusi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan prinsip dasar seperti integritas.
“Fleksibilitas sangat penting, selama tidak melanggar prinsip. Kita harus adaptif, terhadap perubahan kebijakan dan lingkungan,” katanya.
Dalam aspek koordinasi, Juda mengingatkan agar tidak terjadi silo antarunit. Ia mendorong penguatan koordinasi internal Kementerian Keuangan maupun eksternal, termasuk dengan Bank Indonesia dan mitra lainnya.
“Koordinasi fiskal dan moneter saat ini sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam pengelolaan pembiayaan dan penerbitan surat utang negara,” pungkasnya. (Rck)