Wartasentral.com, Depok – Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK DPRD) bergerak cepat menindaklanjuti laporan LSM KAPOK, mengenai dugaan pelanggaran kode etik berkaitan dengan tugas dan fungsi legislatif oleh anggota DPRD Kota Depok Fraksi Gerindra Edi Masturo.
Edi yang menjabat sebagai ketua pembina di salah satu komunitas percepatan investasi, dikhawatirkan menimbulkan benturan kepentingan dengan dirinya yang juga duduk di Komisi A DPRD Kota Depok.
Ketua BK DPRD Kota Depok Qonita Lutfiyah mengatakan, pihaknya telah memanggil pelapor dan terlapor untuk meminta klarifikasi atas aduan tersebut.
“Iya, tadi memang ada agenda hari ini, kita minta klarifikasi dari pelapor dan juga minta klarifikasi dari terlapor. Setelah ini, mungkin nanti kami akan tindak lanjuti di rapat internal BK. Jadi, saya belum bisa banyak bicara apa-apa,” urainya kepada wartawan di parkiran Gedung DPRD Kota Depok, Rabu (18/11/2026).
Ia menekankan, tapi semua itu masih BK investigasi, masih kumpulkan barang buktinya semua. Oleh karenanya, hari ini BK panggil pelapor dan panggil terlapornya juga.
Politisi PPP itu juga menyampaikan, pihaknya akan secepatnya menyelesaikan aduan tersebut dengan menyesuaikan jadwal kegiatan para anggota legislatif.
“Ya secepatnya. Secepatnya nanti akan kita juga harus menyesuaikan, dengan jadwal kegiatan dari teman-teman dewan yang lainnya. Yang pasti, setiap laporan pasti akan kita tindak lanjuti semuanya,” katanya.
Usai mengumpulkan bukti-bukti serta mendengarkan keterangan pelapor dan terlapor, kata Qonita, BK DPRD Kota Depok akan melakukan rapat internal guna menentukan penyelesaian persoalan tersebut.
“Nanti setelah ini kita rapat internal, kita bahas tindakan kita selanjutnya seperti apa, dan apakah itu merupakan pelanggaran atau hanya kesalahpahaman,” lontarnya.
Di lain pihak, Edi Masturo sebagai terlapor saat ditemui enggan memberikan komentar, mengenai laporan tersebut.
Untuk diketahui, Ketua LSM KAPOK Sandi Butar-Butar telah melayangkan surat pengaduan ke BK DPRD Kota Depok, mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan aturan perundang-undangan yang melibatkan anggota DPRD Kota Depok Edi Masturo, yang menjadi ketua pembina di salah satu komunitas percepatan investasi. (Riki)






