Ragam  

Dinsos Depok Siapkan Pelaksanaan Digitalisasi Bansos

Informasi laman pendataan perlinsos. (Foto: Tangkapan Layar)

Wartasentral.com, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai mempersiapkan pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial (bansos), yang direncanakan pemerintah pusat mulai berjalan pada 2027.

Langkah ini dilakukan untuk mendukung pemutakhiran data penerima, agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Sebagai tahap persiapan, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat yang selama ini rutin menerima bantuan sosial.

Pendataan tersebut, juga terbuka bagi masyarakat yang belum terdaftar, baik melalui agen Perlinsos maupun secara mandiri.

Kepala Dinsos Kota Depok Utang Wardaya mengatakan, pendataan ini memiliki dua sasaran utama, yaitu masyarakat yang sebelumnya telah rutin menerima bansos dan masyarakat yang belum terdaftar, tetapi layak diusulkan sebagai penerima bantuan.

“Masyarakat dapat langsung melakukan pendataan secara mandiri, melalui laman perlinsos.kemensos.go.id atau melalui agen Perlinsos yang tersedia,” jelasnya di ruang kerjanya, Jumat (20/11/2026).

Utang mengemukakan, keterlibatan agen diperlukan untuk memfasilitasi masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses layanan digital.

Misalnya, masyarakat lanjut usia (lansia), warga yang tidak memiliki telepon genggam, atau yang belum terbiasa menggunakan layanan daring.

Ia mengutarakan, setelah melakukan pendataan, sistem akan membaca dan menilai data untuk menentukan kelayakan masyarakat sebagai penerima bantuan sosial.

Adapun jenis bantuan yang masuk dalam program digitalisasi ini, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan pangan.

Utang menargetkan seluruh proses pendataan masyarakat di Kota Depok itu, dapat diselesaikan hingga akhir 2026.

Dengan demikian, saat digitalisasi bansos mulai diterapkan pada 2027, data masyarakat sudah melalui tahapan pendataan dan verifikasi.

“Harapannya masyarakat dapat segera melakukan pendataan ulang, sehingga data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran,” pungkasnya. (Thesa F Lubis)

Tinggalkan Balasan