Wartasentral.com, Depok – Ketua PPKLI Kota Depok Maryono tak henti memperjuangkan nasib para pedagang kecil yang berdagang disepanjang pinggir jalan Raya Bogor Km 36–37, tepatnya mulai dari Simpangan Depok hingga Cilodong, dengan kembali menemui Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna, Kamis (12/11/2026).
Saat bertemu Ade, Maryono yang akrab disapa Pakde Yono menyampaikan aspirasi dan harapan para pedagang, terkait kebijakan penertiban lapak PKL di kawasan Kali Baru Timur, yang akan ditertibkan oleh Satpol PP Kota Depok.
Ia mengatakan, permohonan tersebut bukan berarti para pedagang menolak penataan maupun penegakan peraturan daerah.
Sebaliknya, Pakde Yono minta diberikan kesempatan untuk mempersiapkan pembongkaran lapak secara mandiri, sehingga proses penataan dapat berjalan lebih tertib dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
“Saya mohon untuk tahun ini, jangan ditertibkan dulu sesuai permohonan saya. Saya minta waktu satu tahun dengan rekan-rekan saya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, permintaan tersebut merupakan bentuk ikhtiar agar penyelesaian persoalan PKL dapat dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.
“Saya akan bongkar mandiri setelah satu tahun, yaitu akhir 2027 awal 2028. Itu permintaan saya, cuma itu, lain tidak,” tegasnya.
Selain memperjuangkan penundaan penertiban, PPKLI Kota Depok juga memberikan perhatian terhadap proses pendataan para pedagang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pendataan sebelumnya telah mencatat sekitar 180 pedagang.
Persoalan PKL Kali Baru Timur, menurutnya membutuhkan perhatian dan komunikasi dari seluruh pihak. Pemerintah memang memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban dan fungsi fasilitas publik.
Namun, keberadaan pedagang kecil juga menyangkut aspek ekonomi keluarga dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
Karena itu, dialog antara perwakilan PKL, DPRD, Pemerintah Kota Depok, dan Satpol PP dinilai penting untuk mencari jalan keluar yang tidak merugikan salah satu pihak.
Maryono berharap aspirasi yang disampaikan kepada Ketua DPRD Ade Supriyatna, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong penyelesaian persoalan tersebut.
Ia mengutarakan, para pedagang pada prinsipnya mengharapkan adanya kepastian kebijakan, kejelasan tahapan penataan, serta kesempatan untuk mempersiapkan diri apabila pembongkaran lapak memang harus dilakukan.
Selain itu, dalam penyampaian aspirasinya, PPKLI menegaskan pihaknya tidak menolak penataan kota. Namun, mereka menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk bersikap adil dengan menertibkan terlebih dahulu para pelaku usaha besar maupun bangunan permanen, yang jelas-jelas melanggar aturan dan tidak mengantongi izin resmi.
PPKLI menyatakan baru bersedia membongkar lapak atau bangunannya secara mandiri tanpa perlu penertiban paksa, apabila penegakan aturan dilakukan secara merata tanpa tebang pilih.
Usai bertemu Ketua DPRD, Pakde Yono menunjukkan surat resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Nomor PW 02.03-Ay/224 tertanggal 22 Januari 2018.
Berdasarkan surat tersebut, keberadaan bangunan maupun lapak PPKLI di sepanjang Jalan Raya Jakarta–Bogor Km 36–37, dinilai berada di area Garis Sempadan Sungai (GSS) Saluran Kali Baru Timur.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala BBWS Ciliwung Cisadane saat itu, Ir. Jarot Widyoko, Sp1, dijelaskan bahwa merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 Pasal 5 ayat 1 huruf b, garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai (untuk kedalaman sungai lebih dari 3 meter hingga 20 meter).
PPKLI menilai aturan jarak sempadan 15 meter tersebut seharusnya diterapkan kepada seluruh pihak yang menempati bantaran Kali Baru Timur, bukan hanya menyasar pedagang kecil.
“Kami pada prinsipnya mendukung penataan kota dan siap membongkar bangunan kami secara mandiri tanpa harus ada penertiban paksa. Namun, kami meminta Pemkot Depok dan DPRD bersikap adil. Tertibkan dulu pelaku usaha lain yang benar-benar melanggar dan tidak berizin di sepanjang jalur tersebut,” pekiknya.
Melalui permohonan kepada Ketua DPRD Kota Depok ini, PPKLI berharap legislatif dapat memfasilitasi mediasi dengan jajaran Pemkot Depok termasuk Satpol PP dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
“Agar proses penataan dari Simpangan Depok hingga Cilodong berjalan kondusif, berkeadilan, dan tidak merugikan pedagang kecil semata,” pungkasnya. (Riki)
