Wartasentral.com, Jakarta – Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (3/6/2026), menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 3 (tiga) orang tersangka, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun 2025 sampai Tahun 2026.
Kejagung menyebutkan ketiga orang tersangka tersebut yakni, Tersangka DH selaku Eks Kepala BGN, Tersangka SS selaku Eks Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi dan Tersangka LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.
Plh. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Mochamad Jeffry,S.H., M.Hum., menyampaikan penerapan para tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik, serangkaian pemeriksaan saksi terhadap DH, SS, dan LP, yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah.
“Kasus posisi dalam perkara ini yaitu, sejak tanggal 6 Januari 2025, Pemerintah telah melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis,” paparnya.
Program itu bertujuan untuk Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak sekolah, dengan total anggaran Tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 triliun, yang bersumber dari APBN.
Bahwa program MBG tersebut, lanjutnya, seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, tetapi dalam faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG, merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan Pejabat atau Pegawai BGN, yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.
“Namun kenyataannya, SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada Portal Mitra BGN, dengan adanya atensi dari Sdr. DH dan Sdr. SS dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun,” urai Jeffry.
Ia mengemukakan, yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut diantaranya dimiliki oleh DH, SS dan LP. Selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, DH bersama-sama dengan SS dan LP dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di BGN, secara melawan hukum melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Sehingga, tandasnya, dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN, tidak disusun sesuai dengan kebutuhan riil lapangan dan terjadi mark up harga pengadaan.
“Sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara, yang tidak mendukung Operasional pelaksanaan MBG,” ungkapnya.
Antara lain, kupasnya, Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah koma dua sen).
Dana itu telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor, karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up.
Kemudian Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, Pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit, yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up.
Lalu, beber Jeffry, Pengadaan Televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up.
Ia menegaskan, bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025 – tahun 2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Dengan begitu, para Tersangka dijerat dengan pasal:
Primair:
Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Subsidiair:
Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Terhadap Tersangka AP, Tersangka Ya dan Tersangka IA dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. (Rik)