Wartasentral.com, Kupang — Wakapolda Nusa Tenggara Timur Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo, menerima kunjungan Delegasi Kedutaan Besar Australia dan Australian Federal Police (AFP) di Mapolda NTT, Rabu (26/11/2025).
Pertemuan ini digelar dalam rangka memperkuat koordinasi, kerja sama, serta evaluasi penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan people smuggling di wilayah NTT, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan menjadi salah satu titik rawan.
Delegasi Australia dipimpin oleh Ms. Gita Kamath, Deputy Head of Mission Australian Embassy Indonesia.
Ia hadir bersama Adam Rhynehart (AFP Jakarta), Ereni Weber, Ryan Cunningham, dan Riri Silalahi dari Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT), serta perwakilan Divhubinter Polri, Briptu Aditya Ashary.
Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menjelaskan, kunjungan ini merupakan bentuk penghargaan Pemerintah Australia terhadap kinerja Polda NTT, dalam beberapa tahun terakhir.
“Delegasi Australia menyampaikan apresiasi karena sinergitas antara Polri, Polda NTT dan lembaga terkait, menghasilkan peningkatan signifikan dalam penindakan TPPO—bahkan meningkat tujuh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ms. Gita Kamath menyampaikan ucapan terima kasih dari Pemerintah Australia atas kerja sama yang sangat efektif, terutama dalam kasus-kasus TPPO di wilayah Rote, Kupang, hingga kawasan perbatasan.
Ia menjelaskan, peningkatan hasil penegakan hukum ini tidak terlepas dari koordinasi lintas negara dan lokakarya bersama, yang sudah dilakukan antara Indonesia, Australia dan Timor Leste.
“Upaya deteksi dini, pencegahan, serta penindakan yang dilakukan Polri bersama Polda NTT memberikan dampak signifikan bagi penanggulangan TPPO dan people smuggling,” ujar Ms. Gita dalam pertemuan itu.
Delegasi Australia juga menegaskan komitmen, untuk terus memperkuat kerja sama, termasuk kunjungan lapangan bersama di beberapa titik rawan sebagai tindak lanjut program sebelumnya.
Menanggapi penyampaian tersebut, Wakapolda NTT kembali menegaskan program prioritas Kapolda NTT, yakni “NTT Zero TPPO.”
Menurutnya, upaya pemberantasan perdagangan orang memerlukan kerja sama berkelanjutan antara Polri, pemerintah daerah, lembaga internasional, serta negara mitra.
Wakapolda juga menyinggung sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan bersama, mulai dari penanganan pengungsi yang sudah berlarut hingga 12 tahun, potensi gangguan keamanan terhadap warga lokal, hingga kasus-kasus penganiayaan yang melibatkan imigran.
“Kami butuh tindak lanjut yang lebih komprehensif, agar tidak terjadi kebiasaan atau pembiaran. Masalah kemanusiaan tetap kami utamakan, tetapi keamanan warga lokal juga harus dijaga,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, Wakapolda NTT juga menyampaikan perlunya dukungan peralatan pendukung operasi untuk memperkuat pengawasan di titik-titik rawan TPPO.
Ia juga mengungkapkan adanya indikasi perpindahan jalur penyelundupan manusia menuju wilayah Timor Leste, sehingga pemantauan lintas batas perlu terus diperkuat.
Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan produktif, ditutup dengan komitmen untuk melakukan koordinasi lanjutan dan rencana aksi bersama dalam waktu dekat. (ick)