Wartasentral.com, Depok – Yodi Joko Bintoro akhirnya definitif menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, usai dilantik Wali Kota Depok Supian Suri, di Aula Balaikota Depok, Senin (25/5/2026).
Segudang Pekerjaan Rumah pun, tengah menantikan aksinya. Pasalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan infrastruktur jalan pada tahun ini.
Bagaiman tidak, bisa dilihat volume jalan yang harus dipelihara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kini bertambah signifikan, setelah adanya penyerahan status pengelolaan sejumlah jalan protokol dari pemerintah pusat dan provinsi.
Menghadapi tantangan itu, Kepala DPUPR Kota Depok Yodi Joko Bintoro mengatakan, tantangan utama saat ini adalah memastikan pemeliharaan jalan tetap maksimal, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan.
”Gini dinamika yang terjadi sekarang, pertama kita kemarin sudah bersurat dan sudah mendapatkan rekomendasi terkait dengan status jalan,” tukasnya.
Ia menerangkan, Status jalan dari Juanda, Margonda, Arif Rahman, Nusantara, sampai Sawangan, sekarang sudah dikelola, sudah diserahterimakan kepada Depok.
“Tantangannya apa? Di tengah efisiensi ini, kita bisa memaksimalkan bagaimana pemeliharaan jalannya. Itu yang pertama,” ungkapnya.
Yodi menjelaskan, meski dihadapkan pada tantangan efisiensi, DPUPR memastikan program-program pembangunan infrastruktur prioritas Wali Kota Depok tetap berjalan sesuai target.
Ia menekankan, salah satu proyek yang akan segera dimulai dalam waktu dekat adalah pembangunan Jalan Enggram, guna memecah kemacetan Jalan Raya Sawangan.
Yang kedua, tandasnya, pihaknya juga sekarang sedang melakukan program-program prioritas dari Wali Kota. Bulan Juni awal nanti, DPUPR sudah mulai groundbreaking Jalan Enggram.
“Mudah-mudahan Sawangan Kubro dan Sawangan Sugro itu segera kita selesaikan, ya. Kemudian tahun ini juga, sedang pembebasan lahan, kita akan lakukan pelebaran simpang Parung Bingung,” harapnya.
Yodi membeberkan, Pemkot Depok juga mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk melakukan intervensi cepat pada sejumlah titik krusial yang membutuhkan penataan dan pelebaran jalan segera.
“Di BTT ini juga Pak Wali mengarahkan pelebaran dan penataan jalan di Pasir Putih, kemudian di Cinere, dan nanti ke depannya juga kita coba lakukan dengan BTT terkait dengan Sawangan Permai dan Sawangan Village. Mungkin itu ke depannya,” tambahnya.
Bahkan, Yodi juga memaparkan kalau studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) untuk proyek flyover baru di Kota Depok, telah rampung digarap oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Dinas PUPR, tegasnya, kini bersiap melanjutkan tahapan teknis berikutnya agar proses lelang bisa dilakukan di akhir tahun 2026 ini.
“Juga kita sekarang sudah ada hasil dari FS, FS flyover. Studi kelayakan flyover, juga sudah selesai dilakukan oleh Bappeda,” ulasnya.
Kemungkinan besar, lanjutnya, akan melakukan seleksi terkait dengan basic design, kemudian dilanjutkan dengan MK (Manajemen Konstruksi), dan kemudian lelangnya di akhir tahun nanti, bulan November-Desember.
Melihat padatnya agenda pembangunan Kota Depok tersebut, Yodi mengakui tahapan yang harus dilaluinya sangatlah ketat.
Namun, menurutnya, keterbatasan anggaran justru memicu DPUPR untuk berinovasi mencari pola dan skema pemeliharaan infrastruktur yang lebih efektif.
Jadi, sambungnya, tahapannya memang rigid dan sistematis, dan kemudian padat ya. Tapi efisiensi, di tengah efisiensi ini tadi, ia mencoba kembangkan skema-skema baru terkait dengan pemeliharaan.
“Kita juga akan coba, bagaimana kemungkinan dan peluangnya nanti ke depan. Tidak boleh pesimis, tetap optimis. Jadi, di tengah efisiensi, jalan makin panjang, jalan yang dipelihara makin banyak,” tegasnya.
Yodi berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh rangkaian proyek ini, agar selesai tepat waktu tanpa mengesampingkan koridor hukum dan keterbukaan informasi kepada publik.
“Insyaallah, saya tugas saya disana (Kepala DPUPR) memastikan semuanya tepat waktu, tepat guna, transparansi terjaga, dan akuntabilitas juga terjaga,” pungkasnya. (Rik)