Wartasentral.com, Cianjur – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menemui kelompok masyarakat pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Kawasan (TPSK) BBC, di Kampung Babakan Cisarua, Desa Sindanglaya, Cianjur.
TPSK BBC yang dipimpin Harry Trijoko ini, mengelola sampah menjadi Biogas yang dialirkan ke rumah-rumah warga. Sampai saat ini, di Kampung Babakan Cisarua, gas dari sampah sudah bisa dialirkan sampai ke 45 rumah.
Eddy Soeparno menyampaikan apresiasinya atas inisiatif warga, yang berhasil mengubah persoalan sampah menjadi peluang ekonomi dan solusi lingkungan.
Menurut Doktor Ilmu Politik UI ini, TPSK BBC menjadi contoh sukses model pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Lewat pemanfaatan reaktor biogas dan pengolahan ecobrick, warga tidak hanya mengurangi praktik pembakaran sampah hingga lebih dari 70 persen, tapi juga menghasilkan energi alternatif dan produk yang memiliki nilai ekonomi.
“Kita tidak sedang berbicara soal pengelolaan limbah semata, ini tentang bagaimana warga membangun masa depan mereka sendiri. Dari sampah, mereka menciptakan energi, menyuburkan tanah, bahkan menciptakan peluang usaha,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (4/6/2025).
Menurutnya, semangat kolektif warga Kampung Babakan Cisarua seperti ini, perlu mendapatkan pengakuan dan dukungan dari negara.
“Saya mendukung penuh pengembangan inisiatif ini, untuk diikuti kelompok masyarakat lain sebagai komitmen bersama untuk lingkungan yang lebih baik. Apalagi, ini di Dapil saya Cianjur,” lanjutnya.
Ia menyampaikan, kalau satu komunitas bisa melakukan ini dengan sumber daya terbatas, bayangkan jika kita replikasi secara nasional dengan dukungan teknologi dan pendampingan dari pemerintah.
Selain sebagai solusi lingkungan, program seperti TPSK juga berperan penting dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi lokal.
Ecobrick yang dihasilkan dari limbah plastik dijual atau dimanfaatkan, untuk kebutuhan konstruksi skala kecil. Sementara gas hasil reaktor, digunakan untuk memasak oleh warga sekitar.
“Model seperti ini menyentuh tiga aspek sekaligus: lingkungan, energi, dan ekonomi rakyat. Ini seharusnya jadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional,” lanjutnya.
Ia menambahkan, MPR RI akan terus mendorong agar inisiatif warga seperti TPSK BBC masuk dalam kerangka kebijakan pembangunan berkelanjutan, baik melalui regulasi, insentif, maupun integrasi ke dalam program daerah.
“Kami akan fasilitasi dialog antara pemerintah pusat dan daerah, agar inisiatif-inisiatif lokal ini tidak jalan sendiri. Negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai mitra masyarakat,” pungkas Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini. (Berbua)
