Wartasentral.com, Depok – Memasuki usia ke-27 tahun, menjadi momentum kedewasaan bagi Kota Depok untuk terus memperkuat pelayanan dasar terhadap masyarakatnya.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra Hj. Yeti Wulandari, S.H., usai mengikuti Rapat Paripurna HUT ke-27 Kota Depok, Kamis (23/4/2026).
Ia menilai pada usia dewasa ini, sejumlah persoalan mendesak seperti pendidikan, kesehatan, sampah, hingga kemacetan, perlu menjadi prioritas penanganan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Yeti menyampaikan, menuju usia yang semakin matang itu, Pemkot Depok diharapkan semakin mapan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kota Depok, sudah semakin dewasa di usia 27 ini. Artinya, dalam hal ini pemerintahan Kota Depok sudah semakin mapan juga,” tandasnya
Ia mengemukakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian, harus semakin merata agar Depok sejalan dengan taglinenya sebagai kota yang maju.
Persoalan paling mendesak saat ini, papar Yeti, adalah sektor pendidikan, terutama pada keterbatasan sekolah negeri.
Ia merasa masih belum meratanya keberadaan SMA Negeri di tiap kecamatan, serta masih adanya SMP negeri yang menumpang di sekolah SD dan SMP lain.
Meski begitu, Yeti pun salut dan mengapresiasi terobosan Pemkot Depok dibawah kepemimpinan Supian-Chandra, melalui program rintisan sekolah swasta gratis (RSSG) yang telah terlaksana sejak tahun lalu.
Legislator Dapil Cimanggis ini pun menyinggung sektor kesehatan yang menurutnya juga membutuhkan perhatian. Ia meminta agar bantuan BPJS dan KIS, tepat sasaran melalui pemutakhiran data penerima.
Terkait persoalan sampah, ia mendesak Pemkot Depok harus segera membenahinya, terutama terhadap pengelolaan TPA Cipayung.
“Langkah kerja sama pengelolaan sampah Kota Depok menjadi energi listrik bersama pemerintah pusat dan daerah lain, perlu kita dukung,” cetusnya .
Tak lupa, Yeti pun menekankan persoalan kemacetan dan banjir juga harus ditangani Pemkot secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
“Permasalahan macet dan banjir ini, tidak bisa hanya secara parsial tetapi harus dilaksanakan dari hulu sampai hilir,” tegasnya.
Lantaran itu, ia menyatakan DPRD siap berkolaborasi dengan Pemkot Depok, dalam mencari solusi atas berbagai persoalan tersebut.
“Itu kan wajib ya, sudah menjadi kewajiban anggota DPRD untuk selalu bersinergi dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah,” pungkasnya. (Rik)
