Wartasentral.com, Depok – Wali Kota Depok Mohammad Idris, menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Ruang Edelweis Gedung Balai Kota Depok, Selasa (17/9/2024).
Kunker tersebut dilakukan, untuk memantau persiapan penyelenggaraan dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, tahun 2024 di Kota Depok.
Pada sambutannya Idris mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) telah mempersiapkan segala hal yang diperlukan sesuai dengan tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sebagai penyelenggara Pemilu dan Polri serta TNI.
Selain itu, Wali Kota Depok juga berharap tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun ini dapat meningkat.
Secara keseluruhan, Ketua Tim Komisi II DPR RI Khairul Muchtar menyimpulkan, Kota Depok berada di jalur yang tepat dalam mempersiapkan Pilkada 2024.
Kolaborasi yang solid antara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan berbagai pemangku kepentingan, mereka yakini akan membawa proses Pilkada berjalan lancar, damai dan kondusif.
Kunjungan tersebut, urainya, berfokus pada evaluasi dan pengawasan, terhadap persiapan penyelenggaraan Pilkada di sejumlah daerah, termasuk Depok.
Kunjungan kerja tersebut, jelasnya, juga dilakukan ke beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Bogor dan Tangerang Selatan.
“Kunjungan ini, bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kesiapan penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2024, serta mengevaluasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun penyelenggara Pemilu,” ungkap Khairul.
Komisi II DPR RI, tandasnya, juga menyoroti sejumlah tahapan penting yang telah berjalan, seperti penelitian persyaratan calon yang berlangsung hingga 21 September 2024, penetapan pasangan calon pada 22 September.
“Kemudian masa kampanye dari 25 September hingga 23 November, hingga pemungutan suara yang dijadwalkan pada 27 November 2024,” paparnya.
Dalam kunjungan tersebut, Khairul menilai, Kota Depok sudah cukup siap dalam menghadapi Pilkada serentak.
“Dari diskusi yang kami lakukan, terlihat persiapan di Depok sudah cukup matang. Baik dari KPU, Bawaslu, maupun Pemerintah Kota Depok. Persiapan logistik, personel, serta antisipasi terhadap isu-isu pelanggaran sudah dipersiapkan dengan baik,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemkot Depok dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu, mulai dari anggaran hingga sarana dan prasarana.
Ia menekankan, pentingnya netralitas ASN dan keseragaman pemahaman regulasi oleh semua pihak terkait.
“Netralitas ASN adalah hal krusial, regulasinya sudah jelas dan harus diterapkan dengan tegas,” tekannya.
Terkait dengan potensi kendala, Khairul menyinggung kemungkinan terjadinya permasalahan yang dapat timbul secara tiba-tiba, seperti demonstrasi besar atau masalah keamanan lainnya.
Namun, ia optimis, persiapan yang matang dan pengalaman penyelenggara di Kota Depok, akan mampu mengatasi berbagai potensi masalah.
“Kami yakin, Pilkada di Depok akan berjalan lancar. Persiapan yang kami lihat, sudah cukup mengantisipasi hal-hal seperti logistik dan keamanan,” tambahnya.
Selain itu, Komisi II juga menerima masukan terkait peningkatan tunjangan bagi penyelenggara pemilu. Khususnya Bawaslu, yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Tunjangan harus merata, kami akan menyampaikan hal ini agar keadilan bagi penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dapat terwujud,” pungkasnya. (Key)
