Wartasentral.com, Depok – Pertanyaan besar menggelayuti areal Perkantoran pemerintah di Jalan Boulevard GDC, pasca batalnya aksi unjuk rasa (Unras) atau demo Aliansi Mahasiswa Hukum Indonesia Peduli Keadilan di depan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Kamis (20/8/2026).
Pasalnya, sebelumnya selembaran aksi tersebut telah beredar. Di selembaran yang telah beredar itu pun, mendesak agar jajaran pejabat Imigrasi Depok dirombak.
Rencana aksi Unras itu, ditenggarai lantaran Kantor Imigrasi Depok diduga ikut memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, terkait pengurusan izin warga negara asing (WNA) yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi.
Mengenai hal itu, Humas Imigrasi Kota Depok Herlina saat dikonfirmasi malah mengaku tidak mengetahui, kalau kantornya ingin demo oleh sekelompok mahasiswa yang peduli keadilan.
“Sore, tidak ada yang ke kantor tuh sampai saya pulang, tidak ada demo,” ucap Herlina kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).
Saat ditanya apakah kantornya menerima perihal lembaran demo, Herlina tak menjawab. Namun, ia malah balik bertanya perihal informasi unjuk rasa itu bersumber dari mana.
“Yang masuk ke kantor, pemohon yang mau buat paspor, lain itu tidak ada lagi. Emang kata siapa mau demo, saya baru tahu juga ini,” lontarnya.
Terkait banyaknya anggota kepolisian di sekitar Kantor Imigrasi Depok, kata Herlina, sedang mengawal anggota DPR yang ingin foto paspor. “Mungkin ngawal anggota DPR mau foto paspor,” utasnya. (Rik)
