Wartasentral.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman menegaskan, kedaulatan digital merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
Penguatan keamanan siber, kemandirian teknologi, dan perlindungan data harus menjadi prioritas di tengah pesatnya transformasi digital.
Hal tersebut disampaikan Menko Polkam, saat memberikan keynote speech di acara Peruri Digital Summit 2026, di Taman Kota Peruri, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).
Dudung menyampaikan ancaman siber, kebocoran data, dan serangan terhadap sistem informasi nasional, kini menjadi tantangan serius bagi keamanan negara.
Karena itu, transformasi digital harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem keamanan. Hal ini bertujuan, agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar teknologi asing, tetapi juga memiliki kendali atas keamanan data nasional.
“Keamanan nasional hari ini tidak lagi hanya diukur dari kekuatan militer di darat, laut, dan udara. Ketahanan nasional kita saat ini, sangat bergantung pada kedaulatan digital,” tegas Menko Dudung.
Ia menilai Peruri memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan digital Indonesia, melalui penyediaan sertifikat elektronik, tanda tangan digital, serta dukungan terhadap infrastruktur pemerintahan digital (GovTech).
Peran tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas data dan melindungi dokumen digital, dari manipulasi maupun serangan siber.
Lebih lanjut, Dudung menyampaikan tiga arahan strategis terkait keamanan digital. Pertama, penerapan prinsip security by design, yakni menempatkan perlindungan siber sebagai prioritas sejak tahap awal perencanaan dan pengembangan setiap inovasi maupun infrastruktur digital, bukan sekadar pelengkap setelah sistem dibangun.
Kedua, penguatan kemandirian teknologi dan talenta lokal. Menurutnya, pengembangan solusi keamanan siber dalam negeri serta peningkatan jumlah talenta digital yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber perlu terus didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekosistem teknologi asing.
Ketiga, penguatan sinergi dan integrasi data nasional. Integrasi sistem informasi antarlembaga harus dilaksanakan dengan standar keamanan yang tinggi agar mampu mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan transparan, sekaligus melindungi data dari ancaman kebocoran.
Ia juga menekankan, penguatan keamanan siber membutuhkan kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan BUMN.
Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang tangguh, sekaligus mendukung pelayanan publik yang efisien, transparan, dan aman.
“Saya mengapresiasi, komitmen Peruri yang terus konsisten mengawal transformasi ini. Semoga Peruri Digital Summit 2026, menghasilkan rumusan-rumusan solutif demi terwujudnya Indonesia Digital yang maju, berdaulat, mandiri, dan aman,” ujar Menko Dudung.
Peruri Digital Summit 2026 turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, serta para Staf Khusus Menko Polkam. (Iskandar)
