Wartasentral.com, Depok – Wali Kota Depok Supian Suri memaparkan arah kebijakan dan program prioritas, dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2027, Rabu (28/1/2026).
Fokus pembangunan diarahkan pada penanganan kemacetan, pemerataan pembangunan wilayah, pendidikan dan layanan dasar masyarakat.
Supian mengatakan, penyusunan RKPD 2027 dilakukan dengan menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan.
Forum konsultasi publik tersebut juga digabung dengan pembekalan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar program strategis berjalan sesuai ketentuan.
“Kita menyerap aspirasi, dari seluruh stakeholder dan juga menginformasikan rencana kerja kita untuk tahun 2027,” paparnya.
Salah satu prioritas utama adalah, penanganan kemacetan di Jalan Raya Sawangan. Ia menyebut terdapat tiga titik krusial, yakni Pertigaan Keadilan, Parung Bingung, dan Tugu Batu Sawangan.
“Setelah melewati tiga titik tersebut, arus lalu lintas relatif sudah lancar. Ini yang akan kita selesaikan, agar warga tidak lagi terjebak dalam kemacetan,” urai Supian.
Untuk mengurai kemacetan, Pemkot Depok telah mengalokasikan anggaran Rp40 miliar pada 2025 untuk pembebasan lahan.
Ia menegaskan, ruas Jalan Engram dan Jalan Pemuda, akan dilebarkan sebagai jalur alternatif menuju Depok dan Margonda.
“Tahun ini, insyaallah, secara fisik jalan tersebut akan kita bangun, karena proses pembebasan lahannya sudah selesai,” tambahnya.
Di bidang sosial, Supian menegaskan komitmen Pemkot Depok terhadap anak berkebutuhan khusus, melalui pengembangan Rumah Kreatif Anak Istimewa.
“Kita ingin agar anak-anak istimewa ini, memiliki ruang yang lebih besar dalam perhatian pemerintah,” beber Supian.
Program ini telah berjalan sejak 2025 dan akan dilanjutkan, dengan pembangunan gedung permanen di eks SDN Pondok Cina I, Jalan Margonda Raya.
Untuk pemerataan pembangunan wilayah, Pemkot Depok mengalokasikan dana Rp300 juta per RW. Dengan total 928 RW, anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp274 miliar.
“Dana ini dibahas melalui musyawarah RW, agar apa yang dibutuhkan masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi wilayahnya,” kupasnya.
Di sektor pendidikan, Supian menjelaskan kebijakan sekolah swasta gratis sebagai solusi keterbatasan pembangunan SMP negeri.
“Untuk membangun satu SMP negeri, biayanya sangat besar. Program sekolah swasta gratis ini, jauh lebih efisien. Pada 2025, program tersebut melibatkan 49 sekolah swasta dan menampung sekitar 2.700 siswa,” ungkapnya.
Supian juga mengungkapkan rencana pembangunan flyover Margonda di Simpang Juanda, sebagai tahap awal sebelum pembangunan underpass menuju UI. Selain itu, Pemkot Depok mengalokasikan Rp80 miliar untuk pembebasan lahan underpass Citayem.
“Apa pun program yang kita laksanakan, khususnya program strategis, harus benar-benar dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat Kota Depok,” pungkasnya. (Rik)
