Wartasentral.com, Depok – Wali Kota Depok Supian Suri menyambut baik usulan penambahan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang disampaikan DPRD Kota Depok.
“Usulan ini, nanti mudah-mudahan ada kajian seperti apa urgensinya. Tapi secara umum, kalau saya melihat memang ini penting karena keterbatasan kita, terkait ruang, termasuk ketentuan yang berlaku akan lebih leluasa kalau kita punya BUMD baru,” ungkap Wali Kota Depok usai rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Rabu (30/4/2025).
Tiga BUMD yang diusulkan untuk dibentuk Pemerintah Kota Depok adalah BUMD Pangan, BUMD Aset dan BUMD Gas Perkotaan. Sementara, saat ini Depok baru memiliki satu BUMD, yakni PT Tirta Asasta Depok.
Terkait BUMD Pangan, jelasnya, diperlukan untuk mengendalikan inflasi dan pengamanan stok pangan. Dengan keberadaan BUMD Pangan, Kota Depok bisa bekerja sama dengan daerah-daerah penghasil.
“Misalkan untuk kebutuhan telur, kita bisa kerjasama dengan dengan Blitar atau pertanian dengan Karawang atau daerah-daerah lain, sehingga kita punya stok terhadap bahan kebutuhan masyarakat Kota Depok. Ini salah satu upaya kita, sehingga kita bisa mengendalikan inflasi di Kota Depok,” paparnya.
Selanjutnya, terhadap pemanfaatan aset, Pemkot ingin aset-aset yang dimiliki, tentunya dengan dukungan DPRD Kota Depok bisa lebih maksimal dalam berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
“Kita berharap ini menjadi konsen, sehingga harapan kita setiap titik, meter, ruas yang dimiliki oleh aset benar-benar memiliki kemanfaatan. Apakah itu menjadi optimalisasi terhadap peningkatan PAD atau setidaknya, itu juga menjadi optimalisasi kemanfaatannya buat masyarakat,” paparnya.
Supian juga ingin setiap titik aset di Kota Depok bisa termanfaatkan oleh UMKM, untuk bisa dimaksimalkan menjadi semacam sentra UMKM, sehingga masyarakat akan bisa menjajakan produk-produknya di area-area yang dimiliki Pemkot Depok.
“Walaupun itu tidak berdampak langsung kepada pemerintah kota dalam konteks PAD, tapi setidaknya berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ulasnya.
Berkaitan dengan pemanfaatan aset pemerintah, mulai dari milik Pemprov Jawa Barat, hingga Pemerintah Pusat, tekannya, ada yang dimanfaatkan sebagai ruang hijau, sehingga keindahannya tetap terjaga.
Selanjutnya, ada yang dimanfaatkan untuk UMKM dengan syarat tidak mengganggu lingkungan dan keindahan, hingga ada juga yang dimaksimalkan untuk kegiatan sarana olahraga atau aktivitas masyarakat lainnya.
Usulan BUMD ketiga, yakni BUMD Gas Perkotaan, Wali Kota Supian Suri menyampaikan akan melakukan penjajakan ke pihak terkait, dalam hal ini Pertamina Gas (Pertagas).
“Kita akan jajaki, apakah diperlukan untuk BUMD Gas Perkotaan atau memang cukup antara pemerintah kota dengan Pertamina Gas,” cakapnya.
Pasalnya, ia melihat kalau melihat yang sudah berjalan di wilayah Beji, sangat simpel. Cuma ditarik pipa, kemudian masuk ke dapur masyarakat, di situ ada alat ukur berapa gas yang digunakan dan ada kewajiban masyarakat.
“Nanti akan dilihat, apakah memang diperlukan BUMD untuk melayani hal ini, atau mungkin cukup kerjasama khusus untuk gas perkotaan,” pungkasnya. (Rik)