Wartasentral.com, Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengawali Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, dengan menyampaikan dukacita mendalam atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Pernyataan tersebut disampaikannya, saat membuka PPTM 2026 yang digelar di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (14/01/2026).
Dalam pidatonya, Sugiono menyebut wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai daerah yang terdampak bencana paling serius.
“Saya ingin memulai Pernyataan Pers Tahun 2026 ini, dengan menyampaikan kembali dukacita kami yang mendalam, atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan beberapa tempat lainnya,” kata Sugiono.
Atas nama pribadi dan Kementerian Luar Negeri, ia menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak bencana.
Ia juga menyampaikan keyakinannya, proses rekonstruksi dan rehabilitasi yang sedang berlangsung akan membawa pemulihan bagi masyarakat terdampak.
“Kami yakin upaya rekonstruksi dan rehabilitasi yang sedang berlangsung, akan segera menunjukkan hasilnya dan menempatkan kembali saudara-saudara kita dalam situasi yang lebih baik,” ujarnya.
Sugiono turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berada di garis depan penanggulangan bencana, termasuk aparat pemerintah, relawan, dan masyarakat sipil.
Menurutnya, peristiwa bencana itu kembali menegaskan peran fundamental negara dalam melindungi warganya.
“Bencana ini menegaskan satu hal, bahwa tugas negara adalah melindungi rakyatnya dalam situasi apa pun dan di mana pun,” tegas Sugiono.
Dalam konteks tersebut, ia menilai diplomasi Indonesia memiliki relevansi yang sangat mendasar. Ia mengutip prinsip kebijakan luar negeri yang ditekankan oleh Prabowo Subianto, yakni bahwa kebijakan luar negeri harus berangkat dari kepentingan dalam negeri.
“Presiden Prabowo Subianto menegaskan satu prinsip yang sederhana, namun merupakan fondasi kebijakan luar negeri yang selalu kita pegang teguh, that foreign policy begins at home,” lontarnya.
Ia menegaskan, diplomasi Indonesia harus berpijak pada kebutuhan rakyat dan kepentingan nasional. Menurutnya, diplomasi bukan semata urusan hubungan luar negeri, tetapi instrumen negara untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga di tengah dinamika global yang kian tidak menentu.
“Diplomasi adalah sebuah instrumen negara untuk memastikan rakyat aman, sejahtera, dan terlindungi di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu,” pungkasnya. (Rick)
