Wartasentral.com, Depok – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, telah mengidentifikasi sejumlah potensi kerawanan menjelang Pilkada 2024, khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Pemetaan yang dilakukan pada 2.763 TPS di 63 kelurahan se-Kota Depok, menunjukkan adanya empat indikator utama yang berpotensi menimbulkan kerawanan di TPS.
Proses pemetaan tersebut, ungkap Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Depok Andriansyah, berlangsung antara 10 hingga 15 November 2024.
“Pemetaan kami lakukan, dengan menggunakan delapan variabel dan 25 indikator,” jelasnya, dalam konferensi pers, di kantor Bawaslu Depok, Beji Timur, Sabtu (23/11/2024) sore.
Bawaslu Depok, unggahnya, menemukan 722 TPS dengan pemilih disabilitas, 677 TPS dengan pemilih pindahan dan 121 TPS dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat.
Selain itu, Bawaslu juga menemukan 73 TPS yang berlokasi dekat dengan rumah pasangan calon atau posko tim kampanye, yang berpotensi memicu ketegangan di kalangan pemilih.
Ada pula, lanjutnya, 32 TPS yang berada di dekat pabrik, 16 TPS yang terletak di wilayah rawan bencana, serta 11 TPS di sekitar lembaga pendidikan.
Andriansyah menegaskan, meski ada indikator lainnya yang lebih jarang terjadi, Bawaslu tetap mewaspadai kerawanan-kerawanan yang lebih kecil.
Seperti, adanya pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar (DPK), masalah logistik yang tidak tersedia dan TPS yang sulit dijangkau.
“Meskipun jumlahnya kecil, dampaknya bisa signifikan terhadap kelancaran Pemilu,” paparnya.
Sebagai antisipasi, sambungnya, Bawaslu telah merancang berbagai langkah pencegahan.
“Seperti patroli pengawasan di TPS rawan, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta sosialisasi kepada masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, Bawaslu juga telah menyiapkan posko pengaduan yang dapat diakses secara offline maupun online, untuk mempermudah pelaporan.
Pengawasan terhadap distribusi logistik, terang Andriansyah, juga menjadi salah satu fokus utama.
Lantaran itu, Bawaslu memastikan distribusi logistik Pemilu akan dilakukan tepat waktu dan sesuai jadwal, guna menghindari keterlambatan yang dapat mengganggu jalannya pemungutan suara.
Pemantauan terhadap akurasi data pemilih, urainya, juga akan dilakukan untuk memastikan hak pilih setiap warga negara dapat digunakan dengan optimal.
Kerja sama antara Bawaslu, KPU, pemerintah, aparat penegak hukum, serta elemen masyarakat, katanya sangat penting untuk memastikan Pemilu berjalan aman dan demokratis.
Bawaslu juga merekomendasikan KPU, agar lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pengawas pemilu dan stakeholder lainnya untuk mengantisipasi potensi kerawanan, mulai dari gangguan keamanan hingga masalah logistik.
“Instruksi jelas perlu diberikan, untuk menghadapi potensi kerawanan,” ungkap Andriansyah.
Terakhir, Bawaslu meminta agar KPU memprioritaskan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, dalam pelaksanaan pemungutan suara guna memastikan hak pilih mereka tetap terpenuhi.
“Dengan langkah-langkah pencegahan ini, Bawaslu optimis potensi kerawanan dapat diminimalisir, menciptakan Pilkada yang lebih aman dan lancar di Kota Depok,” pungkasnya. (Key)
