Wartasentral.com, Depok – Ketua Komisi B DPRD Kota Depok H. Hamzah, S.E., M.M., memberikan apresiasi kepada Wali Kota Depok Dr. H. Supian Suri, M.M dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, S.Kom tepat satu tahun mereka memimpin, Kota Depok jadi lebih maju.
Ia menjelaskan, ukuran paling jelas dari kemajuan itu terlihat dari program-program yang langsung dirasakan warga.
Mulai dari kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), untuk objek pajak dengan NJOP di bawah Rp200 juta sebagai langkah konkret yang memberi dampak ekonomi langsung mengurangi beban pengeluaran masyarakat kecil.
“Kebijakan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan keberpihakan Wali Kota Depok Supian Suri terhadap kelompok rentan,” paparnya, Jumat (20/2/2026).
Selain itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra itu menilai program Dana RW sebesar Rp.300 juta, sebagai inovasi penting dalam pola pembangunan daerah.
Skema tersebut, rincinya, memperkuat konsep pembangunan partisipatif, karena masyarakat diberikan ruang menentukan prioritas kebutuhan lingkungan masing-masing.
“Dengan demikian, pembangunan dianggap lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai kondisi riil di lapangan,” ungkap Hamzah.
Soal sektor infrastruktur, tambahnya, pemerintah kota (Pemkot) Depok mulai berhasil menangani persoalan yang selama bertahun-tahun menjadi perhatian publik, seperti kemacetan di kawasan Sawangan.
“Langkah penanganan tersebut menunjukkan adanya keseriusan dalam merespons persoalan mobilitas warga, yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat,” tekannya.
Kemudian, lanjut Hamzah, dalam bidang lingkungan, penanganan persoalan sampah mulai menunjukkan perkembangan melalui penataan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dan koordinasi lintas sektor yang semakin baik.
Menurutnya, pembenahan tata kelola ini menjadi indikator penting lantaran persoalan sampah merupakan isu klasik yang membutuhkan pendekatan sistematis, bukan sekadar solusi sementara.
Ia juga menilai perhatian pemerintah Depok tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menyebut sejumlah program telah diinisiasi Supian – Chandra untuk menyiapkan generasi emas daerah, seperti pembentukan forum anak, penyaluran beasiswa dan bantuan pendidikan, pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, pembinaan karakter dan keagamaan, serta peningkatan kegiatan olahraga dan kesehatan remaja.
Dan program RSSG (Rintisan Sekolah Swasta Gratis), Hamzah menilai sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Program itu baginya bukan sekadar bantuan biaya, melainkan instrumen pemerataan kesempatan belajar, terutama bagi keluarga yang selama ini terkendala faktor ekonomi.
“RSSG merupakan terobosan penting, karena membuka akses pendidikan yang lebih inklusif. Program ini membantu memastikan keterbatasan finansial, tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu,” kata Hamzah.
Ia menambahkan, dengan adanya RSSG memberi dampak berlapis, baik bagi peserta didik maupun ekosistem pendidikan daerah.
Sekolah swasta terbantu dari sisi keberlangsungan operasional, sementara pemerintah turut terbantu dalam mengurangi beban daya tampung sekolah negeri.
Dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi memperkuat kualitas sumber daya manusia daerah, karena semakin banyak generasi muda memperoleh kesempatan belajar secara optimal.
“Ini investasi sosial yang manfaatnya tidak langsung terlihat, tetapi sangat menentukan masa depan kota. Langkah ini penting, karena pembangunan berkelanjutan bergantung pada kualitas generasi penerus,” bebernya.
Terkait arah kebijakan selama tahun pertama pemerintahan, Hamzah merasa Supian – Chandra telah memperlihatkan pola kerja yang sistematis dan terukur.
Ia merinci empat fokus utama yang menjadi fondasi pembangunan, yakni percepatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik, penataan birokrasi internal agar lebih efektif dan efisien, peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, serta komitmen memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat.
Penataan birokrasi, urainya, menjadi faktor krusial karena berdampak langsung pada kualitas layanan administrasi, kecepatan respons pemerintah, serta tingkat kepercayaan publik.
“Peningkatan kinerja aparatur, turut mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” utasnya.
H. Hamzah juga menyoroti meningkatnya partisipasi masyarakat, dalam mengawal pembangunan. Keterlibatan publik merupakan indikator, bahwa kepercayaan terhadap pemerintah meningkat.
Partisipasi tersebut dinilai penting, lantaran dapat memperkuat fungsi pengawasan sosial sekaligus memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Ketika pemerintah berpihak pada rakyat, masyarakat akan ikut menjaga jalannya pembangunan. Itu tanda hubungan pemerintah dan masyarakat, berjalan sehat,” imbuhnya.
Lantaran itu semua, Hamzah menilai capaian pada tahun pertama ini menjadi fondasi awal yang menentukan arah pembangunan jangka panjang. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat, merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan.
“Dengan kolaborasi tersebut, proses transformasi kota akan terus berkembang menuju daerah yang lebih tertata, inklusif, berdaya saing, serta berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat,” pungkasnya. (Rik)
