Wartasentral.com, Jakarta – Indonesia secara resmi, terpilih memegang kursi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026. Momentum bersejarah ini, bertepatan dengan dua dekade berdirinya lembaga tinggi PBB tersebut.
Penetapan Indonesia itu, dilakukan dalam pertemuan resmi Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Kamis (8/1/2026).
Sebelumnya, negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) telah menyepakati pencalonan tunggal Indonesia, melalui mekanisme pemilihan kawasan pada penghujung Desember 2025 lalu.
Presidensi ini akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Sidharto merupakan diplomat senior yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan, kepemimpinan Indonesia akan dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi.
Indonesia berkomitmen untuk membangun jembatan dialog lintas kawasan, di tengah dinamika isu HAM global yang kompleks.
“Presidensi Indonesia, akan mengedepankan inklusivitas. Fokus utama kita adalah membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi konstruktif, dari seluruh pemangku kepentingan,” ujar Menlu Sugiono dalam keterangannya, Jumat (9/1/2026).
Dengan mengusung tema “A Presidency for All”, Indonesia bertekad memperkuat konsensus serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB, sebagai pilar penting sistem multilateralisme dunia.
Sepanjang tahun 2026, Indonesia akan menakhodai seluruh sidang dan proses pengambilan keputusan di lembaga tersebut.
Tercatat, ini merupakan kali pertama Indonesia menjabat sebagai Presiden sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006.
Namun, rekam jejak diplomasi Indonesia di bidang HAM sudah sangat panjang. Indonesia tercatat telah enam kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB dan pernah dua kali, menduduki posisi Wakil Presiden, yakni pada 2009 dan 2024.
Bahkan sebelum lembaga ini berganti nama dari Komisi HAM PBB, Indonesia telah dipercaya memimpin forum tersebut pada tahun 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono.
Amanah baru di tahun 2026 ini kian mengukuhkan posisi Indonesia, sebagai negara yang aktif berkontribusi dalam penegakan nilai-nilai kemanusiaan di tingkat internasional. (Key)
