Wartasentral.com, Jakarta – Salman Alfarisi Simanjuntak selaku Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Nomor Urut 1, Harun Mustafa Nasution dan Ichwan Husein Nasution, menyampaikan keprihatinannya terkait beredarnya pemberitaan miring di media sosial, khususnya yang berasal dari akun Facebook “Madina Bbir.”
Pemberitaan tersebut, menurutnya, dapat merusak integritas Mahkamah Konstitusi (MK) dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Madina.
Salman menjelaskan, salah satu postingan dari akun Madina Bbir menyebutkan, adanya dugaan pertemuan antara salah satu pihak yang berperkara di MK, dengan seorang hakim konstitusi.
Ia menilai pernyataan tersebut sangat meresahkan, lantaran dapat memengaruhi persepsi publik terhadap objektivitas dan integritas MK, dalam menangani sengketa pemilihan.
Sebagai pihak yang berperkara di MK, ia meminta kepada Humas MK untuk memberikan klarifikasi atau pernyataan tegas, terkait dengan postingan tersebut.
“Agar, masyarakat tidak terjebak pada informasi yang menyesatkan,” kata Salman kepada wartawan usia melakukan klarifikasi ke pihak Mahkamah Konstitusi, di pelataran Gedung MK, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Meskipun demikian, Salman meyakini MK masih memiliki integritas dan objektivitas dalam menangani perkara perselisihan Pilkada.
Namun, ia menekankan akan pentingnya klarifikasi resmi dari MK. Bahkan, jika kabar tersebut benar adanya, Salman meminta perlakuan yang setara untuk semua pihak.
Hal itu dilakukan, untuk memastikan adanya keadilan dan perlakuan yang setara dalam proses persidangan di MK (access to justice).
“Kami ingin akses yang sama, seperti pihak yang disebutkan dalam postingan akun Madina Bbir,” tegas Salman.
Dalam kesempatannya, Salman juga menanggapi pernyataan lain yang beredar dalam unggahan tersebut, yang menyebutkan berperkara di MK diduga membutuhkan uang.
Baginya, pernyataan tersebut dapat merusak citra MK di mata masyarakat, terutama jika tidak segera dibantah oleh pihak yang berwenang.
Ia pun mengingatkan MK, untuk tidak mengabaikan soal pemberitaan tersebut.
Pasalnya, ia khawatirkan berita di Medsos bisa berkembang menjadi konsumsi publik, yang berpotensi memicu konflik antarpendukung calon bupati dan wakil bupati.
Lantaran itu, Salman kembali menegaskan agar MK tidak mengabaikan berita tersebut dan dapat segera memberikan pernyataan resminya, bahkan sebelum persidangan digelar.
Hal itu menurutnya sangat penting, untuk menjaga objektivitas hakim dan menghindari spekulasi, serta dugaan yang dapat merusak integritas proses hukum.
“Kami berharap, MK segera mengeluarkan pernyataan resmi agar terjaga kehormatan persidangan sengketa Pilkada Madina, yang rencananya akan digelar pada Rabu mendatang,” pungkas Salman. (Berbua)