Wartasentral.com, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), mencatat kinerja positif sepanjang tahun anggaran 2025.
Berdasarkan laporan evaluasi kepada Komisi V DPR RI, hingga 18 November 2025, realisasi anggaran Kementerian PKP telah mencapai Rp3,66 triliun atau 77,65 persen dari total pagu efektif sebesar Rp4,72 triliun, dan diproyeksikan mencapai 97,26 persen hingga akhir tahun anggaran.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Menteri Ara) menyebut capaian ini sebagai hasil kerja bersama seluruh unit, dari pusat hingga daerah, dalam memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.
“Kami bekerja keras, agar seluruh program fisik dan kegiatan prioritas bisa selesai tahun ini. Semua ini juga berkat dukungan dari Komisi V DPR,” ujar Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Realisasi anggaran terbesar datang dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dengan serapan mencapai 94,48 persen atau setara Rp964,35 miliar dari total pagu Rp1,02 triliun untuk pembangunan 45.073 unit rumah swadaya.
Program ini menjadi ujung tombak, upaya pemerintah memperbaiki kualitas rumah tidak layak huni di berbagai wilayah.
Selain itu, pembangunan rumah susun juga menunjukkan capaian positif dengan realisasi Rp1,93 triliun atau 77,26 persen dari target 2.270 unit.
Sementara rumah khusus telah terealisasi Rp183,48 miliar atau 79,85 persen untuk 476 unit yang tersebar di berbagai daerah terdampak bencana.
Program lain seperti bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), penanganan kawasan kumuh, serta penyediaan sanitasi turut mengalami kemajuan signifikan.
Kementerian PKP, tegasnya, memastikan seluruh program tersebut kini telah berada pada tahap pembangunan fisik.
“Kami tidak hanya membangun rumah, tetapi juga kawasan hunian yang layak, bersih, dan sehat. Rumah layak adalah fondasi kehidupan keluarga yang kuat dan produktif,” lanjut Menteri PKP.
Capaian tersebut, tidak lepas dari koordinasi lintas unit di Kementerian PKP. Hingga November 2025, seluruh direktorat jenderal menunjukkan peningkatan serapan anggaran, dengan proyeksi penyerapan total pada akhir tahun mencapai Rp4,58 triliun atau 97,26 persen.
Angka itu menandakan efisiensi pelaksanaan program, terutama pada belanja fisik dan program prioritas bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Untuk tahun anggaran 2026, Kementerian PKP memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp10,89 triliun, meningkat lebih dari dua kali lipat atau 106,57 persen dibandingkan tahun 2025.
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp8,9 triliun atau 81,69 persen akan difokuskan untuk program BSPS dengan target 400.000 unit rumah swadaya di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan.
Program ini menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.
Menteri Ara menegaskan, lonjakan anggaran tahun depan akan diarahkan untuk memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan kepada rakyat kecil.
“Tahun depan, kami akan fokus pada percepatan pembangunan rumah swadaya. Ini adalah program yang langsung menyentuh rakyat, karena setiap rumah yang dibangun berarti satu keluarga terbantu sesuai arahan Presiden dan harapan DPR,” ujar Menteri PKP.
Ia menambahkan, pelaksanaan program akan tetap dikawal dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai arahan Presiden.
Selain BSPS, peningkatan anggaran juga diarahkan pada pembangunan rumah khusus senilai Rp242,2 miliar untuk 607 unit, termasuk hunian pasca bencana dan cadangan panel RISHA sebagai stok darurat.
Program rumah susun juga akan dilanjutkan dengan alokasi Rp382,55 miliar untuk 22 tower atau 743 unit, sebagian besar di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah otonomi baru.
Program penanganan kawasan kumuh akan mendapatkan Rp155,85 miliar untuk penataan 225 hektare lahan di 15 lokasi, sementara program sanitasi dialokasikan Rp36 miliar untuk pembangunan 3.000 unit fasilitas di berbagai daerah.
Pada akhir paparannya, Menteri Ara menyampaikan apresiasi dan permohonan dukungan dari Komisi V DPR RI untuk keberhasilan pelaksanaan program di tahun mendatang.
“Kami mohon dukungan penuh dari DPR RI agar seluruh program prioritas tahun 2026 senilai Rp10,89 triliun dapat berjalan optimal. Ini bukan hanya soal pembangunan rumah, tapi soal membangun masa depan rakyat kecil agar hidup lebih layak, sehat, dan sejahtera,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dalam kesimpulan rapatnya, meminta Kementerian PKP untuk meningkatkan capaian serapan APBN tahun anggaran 2025 sesuai saran dan masukan DPR.
Lebih lanjut, Komisi V juga meminta Kementerian PKP untuk mempercepat penyelesaian seluruh program prioritas yang sedang dalam tahap pelaksanaan, seperti bantuan stimulan perumahan swadaya, rumah susun, rumah khusus, PSU, penanganan kawasan kumuh, dan sanitasi.
“DPR juga menekankan agar Kementerian mempercepat proses pengadaan barang dan jasa tahun 2026, meningkatkan profesionalisme pendamping BSPS dan tenaga fasilitator lapangan, serta melakukan evaluasi terhadap data teknis dan persyaratan BSPS yang sulit diimplementasikan oleh penerima manfaat,” ujarnya
Sebagai penutup, Syaiful Huda menegaskan dukungan Komisi V DPR RI terhadap langkah Kementerian PKP, dalam berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengatasi kendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kerap menghambat akses kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami mendukung penuh langkah Kementerian PKP, untuk memperjuangkan hak rakyat kecil agar mereka lebih mudah memiliki rumah layak huni,” pungkasnya. (ick)