Wartasentral.com, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2024 di Hotel Santika,Selasa (19/11/2024).
Rakor TP2DD itu diharapkan, dapat memperkuat langkah digitalisasi di Kota Depok, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Serta, menciptakan sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Depok Nina Suzana, menegaskan Pemkot Depok terus meningkatkan komitmennya, untuk mengoptimalkan digitalisasi guna memajukan pelayanan kepada masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan kepercayaan publik.
“Digitalisasi itu untuk memudahkan, menjadikan sistem lebih efektif dan efisien. Dengan digitalisasi, kepercayaan masyarakat kepada kita meningkat, sekaligus dapat mengurangi kebocoran anggaran,” paparnya.
Dalam Rakor tersebut, ia mengungkapkan hasil evaluasi, menunjukkan adanya beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki.
Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat.
“Kita harus lebih giat, melakukan sosialisasi dan peningkatan literasi kepada kelompok masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas bagi Perangkat Daerah (PD) juga menjadi prioritas,” ujarnya.
Nina menekankan, pentingnya komitmen dan target yang jelas dalam pelaksanaan program digitalisasi.
“Saya selalu bilang, target itu harus nomor satu. Kalau tidak maksimal, kita evaluasi lagi, dan cari tahu di mana letak kelemahannya. Komitmen ini, termasuk kehadiran dan peran aktif semua pihak,” tambahnya.
Ia menekankan, Rakor TP2DD kali ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan pihak-pihak lain, termasuk perwakilan dari Kota Bogor yang telah berhasil mengimplementasikan digitalisasi dengan baik.
Nina menyampaikan harapannya, agar Depok dapat belajar dari keberhasilan Kota Bogor.
“Dulu Kota Bogor belajar dari kita, tapi sekarang mereka telah melampaui kita. Mudah-mudahan di tahun ini atau tahun depan, kita bisa lebih baik,” desaknya.
Dalam konteks peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Nina mengapresiasi kerja keras tim TP2DD yang terus berkolaborasi dengan Bank BJB, untuk memfasilitasi transaksi digital.
“Kami ingin transaksi pajak, retribusi, dan pelayanan lainnya sepenuhnya digital. Transaksi non-tunai ini, tidak hanya mengurangi potensi penyelewengan tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tegasnya.
Dirinya juga menyoroti, pentingnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas.
“Jika masyarakat telah melaksanakan kewajibannya, seperti membayar pajak dan retribusi, maka hak mereka harus terpenuhi, termasuk sarana dan prasarana yang memadai,” pintanya.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Depok menargetkan PAD sebesar Rp 2,4 triliun pada 2025, meningkat dari target 2024 sebesar Rp 1,8 triliun.
Menurut Nina, digitalisasi dan optimalisasi potensi daerah, menjadi kunci untuk mencapai target tersebut.
“Potensi PAD harus dimaksimalkan, karena ini adalah penopang utama APBD kita,” katanya.
Rapat koordinasi TP2DD ini, lanjut Nina, juga menjadi forum evaluasi rutin setiap bulan, untuk memastikan program digitalisasi berjalan sesuai rencana.
“Insha Allah dengan rakor ini, kita terus melakukan koordinasi, belajar dari pengalaman kota lain seperti Bogor, dan menerapkannya di Depok demi kebaikan bersama,” pungkasnya. (Key)
