Wartasentral.com, Jakarta – Kehadiran empat menteri dalam sidang sengketa Pilpres, disebut menguntungkan pasangan calon Presiden 02 Prabowo-Gibran.
Paslon 01 Anies-Muhaimin dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud, mengungkit penggunaan Bansos yang dilakukan Jokowi, untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Terkait Bansos, kubu 01 dan 03 meminta agar dipanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhajdir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Empat menteri itu pun, hadir dalam sidang sengketa Pilpres di MK pada Jumat (5/4/2024). Namun, kesaksian empat menteri itu menguntungkan Paslon 02. Kenyataan, malah serangan balik bagi kubu 01 dan 03.
Hal itu, diungkap Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno.
Ia mengatakan, kesaksian empat menteri Kabinet Indonesia Maju di sidang sengketa Pilpres 2024, mematahkan narasi penyalahgunaan bansos yang kerap disinggung tim hukum paslon 02 dan 03.
Menurutnya, pemanggilan empat menteri juga justru menjadi boomerang bagi kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Penjelasan empat menteri, justru menguntungkan paslon 2 dan merugikan paslon 1 dan 3,” kata Adi saat dihubungi wartawan, Senin (8/4/2024).
Pasalnya, semua penjelasan 4 menteri sangat prosedural, sesuai regulasi, dan kebijakan bansos sudah sesuai persetujuan DPR.
Adi menyebut, penjelasan dari empat menteri itu cukup valid dan komprehensif, sehingga menggugurkan tuduhan penyalahgunaan bansos yang melanggar UU APBN dan menguntungkan paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Justru penjelasan empat menteri itu mempertebal bansos memang on the right track dan tidak ada unsur politisnya. Dan membantah, bahwa ada politisasi bansos. Apalagi, data yang disampaikan 4 menteri itu cukup valid dan komprehensif,” paparnya.
Adi mengatakan, pemanggilan empat menteri tersebut bukan atas dasar mengabulkan permintaan kubu 01 dan 03, melainkan lantaran inisiatif dari MK, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel terkait polemik bansos.
“Saya justru bersyukur dan berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi karena ini kan inisiatif, ini kan keinginan dari Mahkamah Konstitusi untuk menampilkan kepada publik, bahwa persoalan bansos itu tak ada yang ditutup-tutupi,” ulas Adi.
Dan yang paling penting, tambahnya, itu adalah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi, yang sebenarnya ingin ditunjukkan kepada Mahkamah Konstitusi biar semuanya terang benderang.
Lebih lanjut Adi mengemukakan, pemaparan dari empat menteri itu juga memberi penjelasan yang menyeluruh terkait bansos, menjadi tidak sepotong-potong seperti yang dituduhkan oleh penggugat.
Makanya, tandas Adi, di awal Mahkamah Konstitusi itu kan disclaimer bahwa ketika empat menteri yang terkait dengan bansos ini dipanggil, bukan karena mengabulkan permohonan dari kubu 01 dan kubu 03.
“Tidak ada hubungannya, ini murni keinginan dari hakim konstitusi supaya tahu penjelasannya itu utuh komprehensif, tidak penjelasan sepotong-sepotong dari kubu yang selama ini gugat terkait dengan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.
Ia menyampaikan, selama ini ketika bicara bansos, informasinya hanya sepotong-sepotong atau disampaikan ke masyarakat, untuk kepentingan politik dan kepentingan kampanye oleh pihak tertentu.
Oleh karena itu, lanjutnya, kalau kemudian para menteri bercerita menuturkan terkait dengan bagaimana hal ihwal terkait dengan pendanaan, pendistribusian termasuk menteri-menteri terkait di dalamnya itu dilibatkan atau tidak, MK ini akan menjadikan satu referensi, bahwa nanti mereka itu bagaimana dalam memutuskan gugatan sengketa pemilu yang digugatkan oleh kubu 1 dan 3 pada umumnya.
“Dan setahu saya, Mahkamah Konstitusi ketika memanggil empat menteri ini kan gak ada kaitannya dengan gugatan-gugatan sengketa hasil pemilu, supaya Mahkamah Konstitusi ini bisa tunjukkan, bansos itu dari hulu ke hilir diketahui kepada publik dari hulu ke hilir transparansinya, akuntabilitasnya bisa diakses dan bisa didengarkan oleh siapapun,” imbuhnya.
Selain itu, Adi menjelaskan hal itu juga menepis dugaan, istana mengkoordinir menteri terkait menyalurkan bansos untuk kepentingan pemenangan Prabowo-Gibran.
“Karena kalau mau jujur sebenarnya, gugatan materi sengketa hasil pemilu itu tidak ada kaitannya dengan presiden, tidak ada kaitannya dengan istana,” cecarnya.
Yang digugat mereka itu, kata Adi adalah KPU, cuma karena demi kepentingan untuk transparansi dan akuntabilitas, Mahkamah Konstitusi mencoba untuk menghadirkan orang-orang yang selama ini dianggap tahu paham persis terkait dengan anatomi dan struktur, bagaimana kebijakan dengan bansos.
“Makanya empat menteri ini, dinilai terkait oleh karena itu dipanggil hari ini untuk menjelaskan hal ihwalnya seperti apa,” ucapnya.
Ia menerangkan, makanya kemudian kalau kita mendengar pernyataan dari istana, ya silakan saja mereka dipanggil toh sengketa pemilunya juga gak ada kaitannya dengan istana.
“Bagi saya ini kabar baik ya, bahwa biarkanlah menteri ini bicara apa adanya bicara secara terbuka soal bantuan sosial,” ujarnya.
Adi meyakini, gelontoran bansos sejatinya sudah disiapkan murni untuk membantu masyarakat, bukan untuk kepentingan politik.
“Saya kira akan memberikan satu kesimpulan nanti clear dan clean, persoalan bansos itu sebenarnya apakah betul seperti yang didugakan oleh kubu 01 dan 03, ada mobilisasi karena masif terjadi di 2024 atau memang sebenarnya tidak terjadi apa-apa, ini terjadi secara alamiah karena kebutuhan El Nino dan masyarakat memang butuh bantuan secara masif,” tandasnya.
Bansos Pakai Dana Operasional Presiden Jokowi
Empat menteri yang menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres mengungkapkan, Bansos yang dibagikan Jokowi berasal dari anggaran operasional Presiden.
Bansos sempat menjadi sorotan oleh kubu 01 dan 03 terkait kecurangan Pilpres. Mereka menyebutkan, Presiden Jokowi memanfaatkan dana Bansos untuk pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Mereka juga menyebut, bahwa Bansos menjadi sumber masalah terkait sengketa Pilpres.
Namun, setelah hakim memanggil 4 menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, terungkap bahwa Bansos berasal dari dana operasional presiden.
Hal itu, disampaikan Sri Mulyani saat memberikan keterangan di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK), dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Jumat (5/4/2024).
“Bantuan kemasyarakatan dari presiden, bukan merupakan bagian dari perlinsos, anggaran untuk kunjungan presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden, berasal dari dana operasional presiden yang berasal dari APBN,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyampaikan, dasar hukum dana operasional presiden diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008 yang diubah lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008.
Sementara itu, dana kemasyarakatan presiden, diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2008.
Ia menyebutkan, dana kemasyarakatan persiden itu dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan
“Dan kegiatan lain atas perintah presiden atau wakil presiden dan bantuan ini, bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang,” kata Sri.
Sebelumnya, hakim MK Saldi Isra bertanya kepada Sri Mulyani dan tiga menteri lain yang dihadirkan dalam sidang, mengenai sumber anggaran kegiatan kunjungan kerja presiden.
“Kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan Presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan kedua pemohon,” ujar Saldi.
Ada empat menteri yang dihadirkan dalam sidang hari ini, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Dalam permohonannya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sama-sama mendalilkan bahwa kunjungan kerja Jokowi berpengaruh terhadap kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Hakim MK Asrul Sani Heran Kenapa Cuma Menteri Kubu 02 yang Dituding Pakai Bansos. Hakim Mahkamah Konstitusi Asrul Sani menanyakan kepada empat menteri yang hadir sebagai saksi ahli dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).
Asrul Sani menanyakan dimana saja anggaran Bansos ada di kementerian. Asrul merasa heran sebab banyak sekali kementerian yang memiliki anggaran Bansos.
Lalu, dia mengatakan tidak mengetahui menteri mana saja yang memiliki tugas dan fungsi mengelola Bansos.
Pernyataan ini disampaikan kepada Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Arilangga Hartarto.
Selain Airlangga dan Muhadjir, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Asrul mengaku kaget, sebab banyak tuduhan bahwa menteri yang partainya tergabung dengan paslon 02 Prabowo-Gibran yang mengelola bansos.
Namun kenyataannya, ada sejumlah menteri yang terasosiasi dengan Paslon 01 Anies-Muhaimin dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud yang turut mengelola bansos.
“Selama ini terkesan bahwa seolah-olah yang memanfaatkan Perlinsos atau Bansos ini adalah Menteri-Menteri yang partainya terasosiasi dengan Paslon 02,” ujar Hakim MK, Arsul Sani.
“Padahal sekilas saya lihat Perlinsos atau Bansos ini kan juga ada di Kementerian yang menteri-menterinya itu juga terasosiasi Paslon-Paslon yang lain, baik Paslon 01 maupun Paslon 03,” lanjutnya.
Seperti diketahui bahwa Bansos disebut menjadi penyebab kecurangan di Pilpres 2024. Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menilai penyaluran Bansos yang dilakukan Presiden Jokowi demi kemenangan Prabowo-Gibran.
Anggaran Bansos Naik Saat Pemilu 2024
Asrul Sani juga menanyakan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait anggaran Bansos di Pemilu 2024.
Asrul menjelaskan bahwa anggaran Bansos mengalami lonjakan saat pandemi Covid 19.
Ia merinci bahwa pada tahun 2021 anggaran Bansos Rp 498 triliun, tahun 2022 Rp 468 triliun,
Lalu pada tahun 2023 anggaran Bansos nmenjadi Rp 443 triliun.
Pada tahun 2024, pandemi covid 19 sudah selesai, anggaran anik kembali menjadi Rp 496 triliun. Asrul tak menampik memang alasan pemerintah terkait El Nino.
Namun, ia memastikan bahwa anggaran tersebut apakah berkaitan dengan Pemilu 2024. (Key)
