Wartasentral.com, Depok — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarnoputri atau lebih dikenal dengan Puti Guntur Soekarno, menegaskan dua agenda strategis yang harus menjadi prioritas pembangunan pendidikan di Jawa Timur.
Pertama Penguatan pendidikan karakter dan kedua, Peningkatan konektivitas antara lulusan sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
Dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (24/2/2026), Puti menilai berbagai persoalan sosial yang muncul di lingkungan pendidikan saat ini tidak bisa dilepaskan dari melemahnya pembentukan karakter bangsa.
Ia menekankan, nation character building harus menjadi arus utama dalam setiap kebijakan pendidikan, baik yang dirumuskan pemerintah maupun DPR.
“Sejumlah persoalan yang kita temui, bermuara pada pendidikan karakter. Ini harus benar-benar kita sikapi bersama dalam kebijakan ke depan di Komisi X, baik melalui kebijakan pemerintah maupun undang-undang,” ujarnya.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur I itu mendorong, agar ruang-ruang pembentukan karakter di sekolah dihidupkan kembali secara sistematis.
Ia mencontohkan penguatan kegiatan kepramukaan sebagai wadah pembinaan kedisiplinan dan kepemimpinan, optimalisasi muatan lokal berbasis nilai budaya daerah.
Serta penguatan pendidikan budi pekerti, dengan menempatkan etika sebagai fondasi utama proses belajar-mengajar.
Puti juga menyoroti posisi guru dalam proses pendidikan karakter. Menurutnya, ketegasan guru dalam mendisiplinkan siswa tidak semestinya langsung dipersepsikan sebagai pelanggaran hukum, melainkan dipahami sebagai bagian integral dari pembinaan peserta didik.
Di sisi lain, ia mengingatkan peran keluarga sebagai pilar utama pendidikan. Orang tua, katanya, memiliki tanggung jawab membentuk akhlak dan etika anak, agar tumbuh menjadi generasi kompetitif tanpa kehilangan nilai sopan santun.
Selain isu karakter, Puti menaruh perhatian pada tren penurunan angka partisipasi pendidikan di jenjang menengah dan perguruan tinggi di Jawa Timur.
Meski partisipasi pendidikan dasar tergolong baik, ia menilai penurunan pada level SMA/SMK hingga pendidikan tinggi, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pusat.
Sebagai salah satu provinsi dengan kawasan industri berskala nasional, Jawa Timur dinilai memiliki kapasitas besar dalam menyerap tenaga kerja muda.
Namun demikian, Puti melihat masih terdapat kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan riil pasar kerja.
“Saya melihat belum ada link and match yang optimal antara lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi dengan dunia usaha di Jawa Timur,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong penguatan komunikasi dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, institusi pendidikan, hingga pelaku industri, agar kurikulum lebih adaptif terhadap dinamika pasar kerja.
“Dengan demikian, lulusan pendidikan asal Jawa Timur diharapkan lebih siap terserap dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global,” utasnya. (Berb)