Wartasentral.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri, menyambut baik pencapaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menunjukkan komitmen kuat dalam pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat.
Program yang digagas untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi, telah berhasil mendirikan 165 sekolah rintisan dengan 9.700 siswa dari keluarga miskin ekstrem, menyediakan pendidikan gratis berkualitas lengkap dengan fasilitas asrama, makan, seragam, dan kebutuhan dasar lainnya.
Abidin Fikri menekankan, Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar program pendidikan, melainkan strategi holistik untuk memberdayakan masyarakat miskin.
“Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, telah membuktikan keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima Kamis (16/10/2025).
Melalui Sekolah Rakyat, kupasnya, tidak hanya mendidik anak-anak dari keluarga pra-sejahtera, tapi juga membuka peluang bagi mereka untuk menjadi generasi unggul yang mampu mengangkat ekonomi keluarga dan bangsa.
“Ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan amanat UUD 1945, untuk meningkatkan kesejahteraan umum,” ungkap legislator PDI P ini.
Menurut Abidin, program ini selaras dengan tugas Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan sosial. Ia menyoroti sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penjaringan siswa yang tepat sasaran.
“Kami di DPR RI terus mendorong agar program ini diperluas, dengan target 100 sekolah baru setiap tahun,” tambahnya.
Oleh karena itu sinergi Kementerian/Lembaga (Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PUPR) termasuk pemerintah daerah provinsi/kabupaten/Kota, agar mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat agar semakin banyak anak Indonesia yang terbebas dari kemiskinan struktural.
Legislator PDI P ini juga mengapresiasi integrasi teknologi dalam Sekolah Rakyat, seperti penggunaan smart board untuk pembelajaran digital, yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan, Komisi VIII DPR RI terus melakukan pengawasan ketat terhadap program ini, memastikan anggaran dari APBN terserap dengan baik dan transparan.
“Pendidikan adalah, hak dasar setiap anak bangsa. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintahan Prabowo telah membuka harapan baru bagi ribuan keluarga miskin,” utasnya. (Berb)