Wartasentral.com, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muh Haris, mengingatkan pemerintah mempertimbangkan dampak signifikan dari rencana kenaikan harga gas industri.
Ia menegaskan, kebijakan itu berpotensi meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor strategis, yang dapat melemahkan daya saing industri nasional dan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.
“Kenaikan harga gas, harus dirumuskan dengan cermat. Jika tidak, dampaknya akan sangat besar,” ujarnya, dalam keterangan, Jumat (10/1/2025).
Terutama, imbuhnya, pada sektor-sektor yang bergantung pada gas sebagai komponen utama, seperti industri pupuk, keramik dan makanan-minuman.
Haris menyampaikan, di sektor pupuk, gas menyumbang hingga 70 persen dari total biaya produksi.
“Lonjakan harga gas akan menaikkan harga jual pupuk, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi sektor pertanian sebagai pengguna utama,” cetusnya.
Hal itu, sambungnya, juga terjadi di sektor keramik dan makanan-minuman, di mana kenaikan harga bahan baku akan langsung berimbas pada harga produk di pasar.
Politisi PKS ini meminta pemerintah, mencari solusi yang lebih bijak dan terukur.
Menurutnya, langkah seperti meningkatkan efisiensi distribusi gas, memberikan insentif bagi sektor industri strategis atau memaksimalkan subsidi energi, bisa menjadi alternatif yang lebih efektif tanpa membebani pelaku usaha dan masyarakat.
“Kami di Komisi XII, mendesak pemerintah untuk memformulasikan ulang kebijakan ini,” tegasnya.
Solusi bijak yang mempertimbangkan dampak pada industri, masyarakat, dan target pertumbuhan ekonomi harus diutamakan.
Lebih lanjut, Haris juga menyerukan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku industri, untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan.
“Kita harus menjaga keseimbangan, antara kebutuhan meningkatkan pendapatan negara dengan upaya mendukung sektor riil,” pintanya.
Jika industri terguncang, tandasnya, pemulihan ekonomi yang sudah mulai berjalan bisa terganggu.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan, agar kebijakan yang diambil pemerintah dapat mendukung keberlanjutan ekonomi nasional, tanpa mengorbankan daya beli masyarakat dan stabilitas sektor industri.
“Kebijakan harga gas, harus menjadi solusi, bukan sumber masalah baru bagi ekonomi kita,” pungkasnya. (Berbua)