Wartasentral.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking, dalam proyek investasi ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium ANTAM-IBC-CBL, di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH) Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu (29/6/2025).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendukung proyek investasi ini, guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang
“Pastinya, kami menyambut baik hadirnya proyek ini di Kabupaten Karawang. Apalagi, proyek tersebut akan menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara,” tanggapnya, dikutip Selasa (1/7/2025).
Makanya, sambungnya, ia sangat bersyukur lantaran Karawang mendapat kepercayaan untuk mendukung program hilirisasi melalui pengembangan industri baterai secara terpadu yang didorong Presiden Prabowo.
Sebagai informasi, proyek pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi ini, terdiri dari 6 (enam) subproyek utama.
Salah satunya, dikembangkan di Kabupaten Karawang, dan 5 (lima) proyek lainnya di Halmahera Timur, Maluku Utara.
Proyek tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan estimasi nilai investasi mencapai USD 5,9 miliar yang mencakup area seluas 3.023 hektare.
“Masuknya investasi ke daerah, tentunya dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya Karawang,” ulas Puteri.
Selain itu, tandasnya, proyek ini pastinya akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru, sebab diperkirakan mampu menyerap 8.000 tenaga kerja langsung dan 35.000 tenaga kerja tidak langsung.
“Dengan demikian, proyek ini dapat membantu mengatasi persoalan pengangguran di Karawang, yang saat ini tercatat sebesar 8,04 persen,” ungkap Legislator Fraksi Partai Golkar.
Legislator DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VII yang mencakup Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Purwakarta ini, juga mendukung komitmen pemerintah yang memastikan proyek hilirisasi ini supaya berkeadilan dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Ia menegaskan, sejalan dengan arahan Presiden agar hilirisasi ini berkeadilan, maka harus dipastikan warga lokal mendapatkan ruang untuk bisa terlibat dari proyek ini, khususnya untuk menjadi tenaga kerja.
“Sehingga, jangan sampai penduduk lokal nantinya terpinggirkan. Selain itu, perlu juga dipastikan proses transfer pengetahuan atas pengembangan teknologi supaya menciptakan kemandirian untuk keberlanjutan hilirisasi ke depan,” tutup Puteri. (Berbua)
