Wartasentral.com, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai reformasi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah saat ini, sudah sesuai jalurnya.
Politikus PKS itu memandang, perubahan skema bansos dari berbasis Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi program pemberdayaan serta penerapan sistem data tunggal, lebih efektif dalam mengatasi persoalan kemiskinan.
“Diharapkan, model ini lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan sekaligus meningkatkan kualitas SDM kita,” ujarnya, dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).
Selanjutnya, Fikri juga menilai langkah pemerintah mengalihkan bansos ke kebutuhan dasar, seperti Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya yang strategis.
Pemerintah pun diketahui mempercepat pendirian Sekolah Rakyat, dengan target 200 sekolah baru pada tahun ini.
“Bantuan harus mengarah pada peningkatan kapasitas masyarakat. Maka, selain MBG, pemerintah juga menggesa Program Sekolah Rakyat agar kaum rentan bisa lebih berdaya,” tandasnya.
Ia meyakini, pelaksanaan program-program itu secara tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus memperbaiki tata kelola bansos agar lebih transparan dan akurat, sebagaimana telah dilakukan oleh sejumlah negara lain.
Selanjutnya, Fikri juga menyoroti kebijakan penerapan tarif resiprokal sebesar 32 persen oleh Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump, yang berpotensi berdampak pada ekspor Indonesia.
Ia menyambut baik sejumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, seperti penugasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk bernegosiasi dengan pihak Amerika Serikat guna meminimalkan dampak kebijakan tersebut.
“Beberapa sektor seperti garmen dan sepatu, kemungkinan akan terdampak lebih besar. Namun, pemerintah juga sudah mulai mencari pasar alternatif di Afrika dan kawasan lainnya, untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat,” tutupnya. (Berbua)