Wartasentral.com, Jakarta – Komisi V DPR RI, kembali mengadakan rapat kerja (raker) dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Muarar Sirait . Agenda raker itu, membahas upaya pemenuhan program 3 rumah.
Mengawali rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus pimpinan rapat Ridwan Bae menyampaikan hal penting terkait pembangunan perumahan ini.
Ia berpandangan, upaya mewujudkan program 3 juta rumah sulit diwujudkan lantaran tahun sebelumnya masih ada backlog.
“Beberapa tahun terakhir, kebutuhan akan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan suatu impian yang sulit diwujudkan, dikarenakan beberapa faktor dan kendala,” ungkapnya, Senin (19/5/2025).
Ia mengatakan, berdasarkan data SUSENAS 2023 masih terdapat backlog kepemilikan rumah dari sebesar 12,75 juta unit di tahun 2020.
“Kemudian 10,51 juta unit di tahun 2022, dan di tahun 2023 masih terdapat back log sebesar 9,9 juta unit,” rinci Ridwan.
Sedangkan persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap ke hunian yang layak, sambung Ridwan Bae, walau mengalami penurunan dari tahun 2020, dari 20,94 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga, juga masih menunjukkan angka yang terbilang tinggi.
Mewujudkan rumah layak huni bagi setiap masyarakat, menurutnya adalah amanat konstitusi (UUD 1945) maupun UU Nomor 38 Tentang Hak Asasi Manusia.
“Masih tingginya back log ini, memerlukan skema-skema dan terobosan yang komprehensif mengatasi masalah back log,” tekan Ridwan Bae sembari menambahkan, rumah layak huni adalah impian masyarakat.
Lantaran itu , Komisi V DPR RI kata Ridwan Bae berkomitmen membantu dan mendukung pemerintah untuk membahas mencari solusi – solusi permasalahannya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Muarar Sirait (Ara) menegaskan , program 3 juta rumah itu adalah program pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto pun, telah memerintahkannya sekuat tenaga mewujudkan program itu.
“Ada kendala dalam mewujudkan program 3 juta rumah ini, misalnya keterbatasan anggaran dan keterbatasan lahan,” utas Ara. (Berbua)