Wartasentral.com, Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat mendapat layanan kesehatan yang mudah diakses, bermutu, dan terjangkau.
Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, dalam Forum Nasional Pertama Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Menkes menjelaskan, pencapaian Universal Health Coverage (UHC) harus dilihat dari tiga aspek utama sesuai standar WHO.
Yaitu kemudahan akses, mutu layanan, dan keterjangkauan biaya, bukan hanya dari tingkat kepesertaan JKN.
“Memiliki kartu BPJS tidak cukup jika masyarakat tetap kesulitan mendapatkan layanan, alat tidak tersedia, atau dokter tidak ada. UHC harus dilihat secara lebih menyeluruh,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi Kemenkes, KKI, dan BPJS Kesehatan. Kemenkes fokus pada pemerataan layanan, KKI memastikan mutu dan kompetensi tenaga kesehatan, sementara BPJS Kesehatan menjamin pembiayaan yang terjangkau.
KKI memiliki peran strategis dan independen dalam menjaga standar profesi, kompetensi, dan disiplin tenaga kesehatan.
Menkes menyebut peran ini fundamental, untuk meningkatkan kepercayaan publik. Ia juga mendorong peningkatan mutu layanan, agar Indonesia mampu menjadi tujuan berobat negara lain.
“KKI bertanggung jawab, terhadap mutu lebih dari 2,15 juta tenaga kesehatan di Indonesia. Ini mandat besar dan fundamental, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan kita,” ujar Menkes
Ketua KKI dr. Arianti Anaya melaporkan sejumlah capaian, termasuk penerbitan 428 ribu Surat Penugasan Registrasi, penyusunan standar profesi dan kompetensi, penyelesaian standar pelayanan, uji kompetensi oleh 76 kolegium, serta penanganan pelanggaran disiplin melalui MDP.
KKI berharap forum ini memperkuat sinergi seluruh pihak, untuk membangun SDM kesehatan yang kompeten, profesional, dan berintegritas. (Key)