Wartasentral.com, Tanjungpinang – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menggelar Rilis Berita Resmi Statistik yang membahas indikator ekonomi makro, termasuk inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), pertumbuhan pariwisata, serta transportasi, Kamis (2/1/2025), di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang.
Kepala BPS Kepri Margaretha Ari Anggorowati menjelaskan, inflasi Provinsi Kepri Desember 2024 mencapai 0,68% secara bulanan, dipicu kenaikan harga komoditas seperti cabai merah, santan segar dan telur ayam ras.
Secara tahunan, tingkat inflasi Kepri mencapai 2,09%, yang masih berada dalam rentang aman sesuai dengan target nasional sebesar 2,5% ±1%.
“Kami mencatat, pengendalian inflasi di Kepri cukup efektif sepanjang tahun 2024, berkat kerja sama antara pemerintah daerah, OPD, dan sektor swasta,” paparnya.
Margaretha juga mengungkapkan, NTP pada Desember 2024 mencapai 104,63, naik 0,87% dibanding bulan sebelumnya.
“Kenaikan ini menunjukkan peningkatan pendapatan petani, terutama di subsektor tanaman perkebunan rakyat, yang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 2,28%,” rincinya.
Dalam sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada November 2024 mencapai 138.873 orang, meningkat 5,84% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara keseluruhan, dari Januari hingga November 2024, Kepri menerima 1.471.449 kunjungan wisman, dengan mayoritas berasal dari Singapura (50,6%) dan Malaysia (20,9%).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad, mengapresiasi laporan komprehensif yang disampaikan BPS Kepri.
Ia menekankan, pentingnya data statistik sebagai dasar bagi kebijakan strategis pemerintah.
“Data statistik bukan sekadar informasi, tetapi harus menjadi instrumen evaluasi bagi setiap OPD untuk merumuskan kebijakan yang tepat,” tegasnya.
Ansar juga menyoroti kesuksesan Kepri, dalam menjaga stabilitas inflasi pada angka 2,09%, yang masih dalam batas yang aman.
“Stabilitas inflasi penting, karena berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Meskipun, tandasnya, pertumbuhan ekonomi tinggi, namun jika inflasi tak terkendali, daya beli masyarakat akan terkikis.
Keberhasilan itu, katanya, tak lepas dari beragam kebijakan strategis yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepri.
Salah satu kebijakan yang memberikan dampak penting adalah, program pemberian SPP dan paket seragam gratis untuk siswa, yang berhasil mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat.
Program ketahanan pangan dan hemat pangan, kupasnya, juga menjadi langkah vital dalam menjaga stabilitas harga komoditas pokok seperti cabai dan beras.
Mulai tahun 2025, bebernya, Pemprov Kepri juga meluncurkan program pemberian iuran BPJS bagi petani, setelah sebelumnya diperuntukkan bagi nelayan, serta menguatkan layanan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
“Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan perlindungan sosial, melainkan juga mendorong kesejahteraan petani dan nelayan, sehingga Nilai Tukar Petani tetap stabil di atas 100,” imbuh Ansar.
Terkait sektor pariwisata, ia menyatakan optimismenya terhadap pemulihan industri itu pasca pandemi.
“Kita perlu bekerja keras, agar jumlah kunjungan wisatawan bisa pulih seperti pada tahun 2019 yang hampir mencapai 2,86 juta kunjungan. Ini adalah target, yang harus kita capai bersama,” tegasnya.
Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Ansar yakin Kepri akan terus berkembang menjadi provinsi yang kompetitif dan sejahtera. (Rama)
