Wartasentral.com, Jakarta – Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-116, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) Pemajuan dan Penegakan HAM, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).
Acara yang berlangsung selama tiga hari itu, mengusung tema sentral “Wujudkan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) yang Berdampak Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”.
Raker tersebut, menjadi momentum krusial untuk menegaskan komitmen pemerintah, dalam menegakkan HAM sebagai pilar penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam setiap kebijakan pemerintah.
Ia melihat raker tersebut, sebagai platform strategis untuk menghasilkan solusi-solusi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ia pun menyoroti peran penting Kemenkumham sebagai duty bearer, atau pemangku tanggung jawab, dalam penegakan HAM.
Hal itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kemenkumham memiliki tanggung jawab besar dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang hukum dan HAM.
“Karena itu, kita di Kementerian hukum dan HAM l, harus terus berupaya memastikan seluruh elemen untuk berkomitmen menerapkan HAM baik ketika membuat maupun menjalankan kebijakan agar berdaya guna,” pesan Yasonna.
Raker tersebut, juga menjadi ajang peluncuran sejumlah program unggulan Ditjen HAM, yang bertujuan untuk memperkuat implementasi P5HAM di Indonesia.
Salah satu program yang diluncurkan adalah Indeks HAM, sebuah alat ukur untuk mengevaluasi perkembangan dan dampak kebijakan HAM di Indonesia.
Indeks itu, akan membantu mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan HAM, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
Selain itu, Ditjen HAM juga meluncurkan Peraturan Menteri yang mengatur tata kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah, sebagai tindak lanjut dari Perpres 60 Tahun 2023.
Gugus tugas tersebut, berperan penting dalam mengoordinasikan upaya pemajuan HAM di tingkat nasional dan daerah.
Inovasi Teknologi untuk Pemajuan HAM
Ditjen HAM, tidak hanya fokus pada aspek kebijakan, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan HAM.
Aplikasi PRISMA 2.0 diluncurkan untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan uji tuntas HAM, sementara SIMASHAM 2.0 (Sistem Informasi Pelayanan Komunikasi HAM) hadir untuk mengoptimalkan penanganan dugaan pelanggaran HAM.
Tak hanya itu, Ditjen HAM juga meluncurkan Mars Ditjen HAM, sebagai bentuk komitmen dan semangat dalam mewujudkan P5HAM yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra, menjelaskan bahwa raker itu akan berfokus pada pembahasan rencana aksi dan program strategis di bidang HAM.
Tujuan utamanya adalah, memastikan bahwa setiap warga negara dapat merasakan manfaat nyata dari penegakan HAM.
“Kami harapkan melalui rapat kerja ini, publik akan dapat merasakan penikmatan HAM yang lebih baik lagi ke depannya,” ujarnya.
Raker itu, dihadiri oleh 285 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk perwakilan pemerintah pusat dan daerah, lembaga HAM nasional, mitra kerja HAM, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas pemuda.
Partisipasi yang luas itu, menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui penegakan HAM.
Raker Ditjen HAM 2024 menjadi tonggak penting dalam memperkuat komitmen Indonesia terhadap penegakan HAM.
Dengan berbagai program dan inisiatif yang diluncurkan, diharapkan P5HAM, dapat menjadi landasan kuat dalam membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat.
Pelaksanaan raker ini juga mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku usaha, diharapkan Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan HAM dan menjadi negara yang lebih baik bagi seluruh warganya. (Nusly)