Wartasentral.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan melanjutkan reformasi pro-investasi, di hadapan para pelaku usaha dan investor anggota Kamar Dagang Amerika Serikat (AmCham) dalam The 13th US-Indonesia Investment Summit 2025, Senin (17/5/2025) di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menyampaikan, pemerintah bertekad menjadikan Indonesia sebagai mitra utama dan tepercaya bagi para investor global.
Stabilitas makro Indonesia tercermin dari pertumbuhan PDB yang mencapai 5,04 persen pada triwulan ketiga dengan target jangka menengah menuju 8 persen.
Didukung surplus perdagangan berkelanjutan dan penguatan kepercayaan pasar, yang terlihat dari rekor tertinggi indeks saham dan penurunan yield Surat Berharga Negara.
Di sisi fiskal, pemerintah tetap disiplin menjaga defisit dalam batas maksimal 3 persen PDB, sekaligus mengarahkan belanja negara pada sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Wamenkeu Thomas menegaskan, arah kebijakan pemerintah berpijak pada keseimbangan antara pertumbuhan dan perlindungan sosial.
“Arah kebijakan kami jelas, kami berupaya mengeksekusi prioritas strategis Pemerintahan sekaligus menjaga program-program sosial dan ketahanan ekonomi,” terangnya.
Wamenkeu Thomas melanjutkan, pemerintah menyadari kolaborasi dengan sektor swasta, baik domestik maupun internasional, adalah kunci utama.
Oleh karenanya, Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang transparan dan kompetitif.
Pemerintah juga menekankan agenda transformasi ekonomi, yang berfokus pada penciptaan nilai tambah dan penguatan daya saing.
Hilirisasi mineral, pengembangan energi terbarukan dan bioenergi, perluasan ekonomi digital termasuk infrastruktur pusat data dan pemanfaatan kecerdasan artifisial.
Serta pengembangan manufaktur bernilai tambah tinggi, menjadi area prioritas yang membuka ruang kolaborasi strategis dengan investor global.
Untuk mendukung kelancaran investasi, pemerintah Indonesia memperkuat tata kelola dan ekosistem kebijakan melalui harmonisasi regulasi, reformasi perpajakan, penguatan kepatuhan, serta digitalisasi proses anggaran dan layanan.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP), pengembangan pembiayaan inovatif, dan pembentukan Satgas Debottlenecking guna mengurai berbagai hambatan struktural.
Dengan kombinasi disiplin makro, reformasi struktural, dan perbaikan iklim usaha, Indonesia menegaskan kesiapan menjadi mitra investasi yang transparan, kompetitif, dan berorientasi jangka panjang bagi para investor global. (ick)