Wartasentral.com, Depok – Pemerintah Kota Depok menggandeng CSR bank bjb untuk mempercepat penanganan rumah warga yang ambruk dan tidak layak huni, terutama bagi keluarga rentan yang belum terakomodasi dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Skema ini dipilih Wali Kota Depok Supian Suri, agar bantuan bisa segera diberikan tanpa menunggu proses administrasi panjang.
Ia menegaskan, CSR bank bjb menjadi solusi cepat bagi kasus-kasus darurat, yang membutuhkan intervensi segera.
“Untuk kondisi rumah yang sudah ambruk dan belum bisa masuk skema RTLH, kita tidak bisa menunggu. Karena itu, kita hadir melalui CSR bank bjb agar warga bisa segera mendapat rumah yang layak,” ujarnya, Senin (19/1/2026).
Ia mengemukakan, Pemkot Depok menyoroti sejumlah keluarga dengan kondisi sosial sangat rentan. Salah satunya keluarga Salama, seorang ibu dengan dua anak tunanetra yang tinggal di rumah dengan kondisi sangat mengkhawatirkan.
“Rumahnya sudah kita intervensi dan ditambah uang kontrakan, agar bisa menopang kebutuhan sehari-hari karena dua anaknya, yang tidak bisa beraktivitas normal. Kita juga minta dicek ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), agar ada peluang pengobatan mata,” ungkapnya.
Selain untuk Salama, Pemkot Depok juga mencatat dua rumah lain yang membutuhkan bantuan mendesak, yakni rumah Suud dan Nisin.
Salah satu keluarga memiliki anak penderita kanker paru-paru, sementara kepala keluarga bekerja serabutan dan rumah masih menggunakan tungku karena keterbatasan ekonomi.
“Dua rumah ini belum masuk usulan RTLH, sehingga harus kita cari solusi cepat. Kita usulkan ke CSR bank bjb, agar pembangunannya bisa segera dilakukan,” bebernya.
Orang nomor satu di Depok ini memperkirakan kebutuhan anggaran minimal Rp 50 juta per rumah, sehingga total bantuan CSR yang dialokasikan mencapai sekitar Rp 100 juta untuk dua rumah tersebut. Pembangunan rumah Salama sendiri, telah dibantu oleh pihak developer melalui skema CSR.
Wali Kota menegaskan, pendekatan CSR dipilih karena kondisi darurat tidak memungkinkan menunggu proses usulan RTLH hingga tahun berikutnya.
“Intervensinya lewat CSR, karena kondisinya sudah harus dibangun sekarang. Tidak bisa menunggu tahun depan,” katanya.
Kebijakan ini melengkapi program RTLH Pemkot Depok yang pada 2026 mengalokasikan 700 rumah, serta dukungan provinsi dan Kementerian PUPR melalui program BSPS.
Sinergi APBD dan CSR diharapkan, memastikan tidak ada warga yang tertinggal hanya karena kendala kriteria administratif.
Pemkot Depok memanfaatkan CSR bank bjb sebagai instrumen percepatan bantuan bagi warga rentan, yang rumahnya ambruk dan belum masuk program RTLH.
Skema ini memastikan keluarga dengan kebutuhan paling mendesak segera memperoleh hunian layak, sekaligus memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat. (Rik)
